Tambahan Penghasilan Rp53 Miliar, PAD Rp25 Miliar
Merujuk pada rincian APBD, untuk meningkatkan kinerja aparatur, tambahan penghasilan yang dikucurkan tahun 2019 sebesar Rp53,008 miliar. Namun, pendapatan asli daerah yang diperoleh hanya sekitar Rp25,155 miliar.Tak separuh dari anggaran “servis” kepada para birokrat.
Pendapatan asli terbesar hanya dihasilkan dari sektor perikanan sebesar Rp1,066 miliar, kemudian RSUD Rp8,871 miliar, lalu Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana sebesar Rp1,946 miliar. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu hanya menghasilkan Rp258,441 juta yang dihasilkan jasa sewa petak, los, dan emperan.
Anggota DPRD Banggai Laut Irwan Lajumi menyoroti persoalan di pasar. Eksekutif mengakui bakal turun lapangan untuk memverifikasi yang dikatakan Aleg asal Perido itu. “Kita akan turun sama-sama,” tutur Asisten Pemerintahan dan Hukum Setda Banggai Laut, Ramli Nadjil.
PAD terkecil dihasilkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Instansi yang dipimpin Adung Abdurahman itu hanya memperoleh Rp5, 425 juta pada tahun 2019. Objek pungutan ini dari rumah potong hewan.
Meski kinerja para birokrat tak begitu membaik dari sisi pendapatan asli daerah, tahun 2020 alokasi untuk tambahan penghasilan dinaikkan menjadi Rp52,875 miliar dalam waktu kerja sembilan bulan. Jika fiskal daerah memungkinkan, tambahan penghasilan naik menjadi Rp70,500 miliar pada momentum APBD Perubahan. Kepala dinas atau badan menerima Rp11,5 juta per bulan.
Untuk proyeksi tahun 2020, saat evaluasi Laporan Pertanggungjawaban APBD 2019 di DPRD Banggai Laut, pekan lalu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Laut Balsam Sarikaya mengakui periode Januari hingga Agustus PAD yang diperoleh baru sekitar Rp400 juta.
“Tahun ini tidak mencapai target. Ini disebabkan Covid-19 dan ikan menumpuk di Jakarta sebab belum bisa ekspor ke luar negeri,” katanya di hadapan para legislator.
Pada tahun 2018 lalu, PAD yang berhasil dikumpulkan Dinas Perikanan sebesar Rp1,3 miliar, dari target Rp1 miliar.(ali)
