Hal tersebut terjadi karena semua kegiatan yang mereka lakukan masih bergantung pada anggaran Pemda. Termasuk dana desa. “Partisipasi publik juga tidak kelihatan seperti dulu,” tuturnya Minggu (20/9).
Selain itu ia juga mengaku kesadaran masyarakat desa juga masih kurang, sehingganya tingkat kompetensi Kepala Desa dan perangkat desa lainnya masih perlu dikelola terkat mengelola potensi desa. “Berbicara mandiri tidak lepas dari potensi desa, walaupun sebenarnya mereka diberi anggaran desa,” terangnya.
Meski ditengah Pandemi Covid 19, DPRD Banggai menurutnya terus berupaya maksimal mengawal kemandirian desa. Hanya saja yang menjadi kendala yakni ketersediaan anggaran. “Anggaran yang tersedia yakni Rp 5 miliar hanya eksitensinya hanya sampai bulan Agustus, tetapi kami berupaya.
Adapun penguatan Usaha Kecil Menengah (UKM) di sejumlah tempat baik kota sampai ke desa, saat ini hampir semua Dinas ditugaskan, utamanya Dinas Peternakan, Dinas Sosial dan Dinas Tenagakerja. Minus Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup,” pungkasnya. (gom)