Luwuk Post 
BANGGAI, LUWUK POST— Banggai Laut tiba-tiba muncul di Twitter. Bukan prestasi, melainkan buruknya pelayanan di atas kapal laut terhadap dua warga yang sakit.
Rabu (9/9) pukul 14.00 Wita, unggahan Asep Rohmatullah itu, telah memancing 318 retweetdan 498 suka. Ia yang berkunjung ke Kabupaten Banggai Laut menandai Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Presiden Joko Widodo.
Perkaranya, dua warga itu dirujuk dari UPT RSUD Banggai ke RSUD Luwuk menggunkan kapal laut penumpang dan ditempatkan dekat boks ikan dan ruang mesin yang bising. Di sisi lain, beberapa unit speed boat tertambat di Desa Tinakin, Kecamatan Banggai. Saban hari, armada-armada itu hanya digunakan pejabat daerah ketika berkunjung ke tiga kecamatan.
Menggunakan kapal laut reguler juga tanpa dibiayai BPJS Kesehatan. Sehingga pasien harus menanggung beban ganda: biaya pengobatan yang tak sepenuhnya ditanggung asuransi kesehatan dan transportasi. “Ada BPJS mereka,” jelas Wakil Ketua II DPRD Banggai Laut, Mohamad Tanjung Pawara, Selasa (8/9).
Tanpa tanggungan asuransi pada biaya transportasi diakui BPJS Kesehatan. “Yang pertama harus ada perjanjian kerja sama antara rumah sakit dan BPJS,” kata Putu Adhi Wirianata, Staf Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Luwuk saat dihubungi, Rabu pagi.
Lanjut dia, dalam hal ini rumah sakit di Banggai Laut belum ada perjanjian kerja sama untuk ambulans. “Yang kedua bentuk kerja samanya adalah ambulans atau ambulans laut, jadi kalau pasien/peserta menggunakan transportasi umum memang tidak ditanggung oleh BPJS,” katanya.
Kontribusi dari Pasien
Sektor kesehatan saatnya mendapat prioritas. Pendapatan asli daerah yang dihasilkan dari layanan publik ini cukup besar. Jika itu dikonversi dalam bentuk alat kesehatan dan fasilitas lain, barangkali cukup.
Tahun 2019 lalu UPT RSUD Banggai menyumbang Rp8,871 miliar. Kontribusi ini bersumber dari pasien umum dan layanan BPJS Kesehatan. Angka ini terus naik, tahun 2018 lalu rumah sakit menghasilkan sekitar Rp5 miliar.
Dalam struktur pendapatan daerah, rumah sakit nomor satu berkontribusi pada struktur APBD Kabupaten Banggai Laut dari total Rp25 miliar. Adapun DPPKAD yang ditugasi memungut dari 8 sumber pajak, hanya menghasilkan Rp5,731 miliar.
Saat evaluasi pendapatan asli daerah di parlemen, Direktur RSUD Banggai dr. Julita Ignasiyanti Petun melaporkan belum tercapainya target yang ditetapkan karena dokter spesialisi masih kosong. Ini berpengaruh pada tingkat kunjungan. “Kekosongan tiga dokter spesialis mengakibatkan kunjungan ke rumah sakit menurun,” tuturnya.
Meski begitu, kinerja Julita yang baru seumur jagung itu perlu diapresiasi. Dari target Rp9,900 miliar, ia mampu memacu pelayanan sehingga menghasilkan pendapatan asli daerah 90 persen. (ali)
