Banggai Brother’s

Sulam Tambal Jalan Tinangkung Selatan, Setiap Tahun Pemprov Sulteng Hanya Alokasikan Pemeliharaan

 

TERABAIKAN: Aksi 1.000 koin mahasiswa, dan sejumlah masyarakat asal Kecamatan Tinangkung Selatan untuk perbaikan jalan di kawasan itu, belum lama ini. Mereka menilai, kerusakan jalan tersebut diabaikan pemerintah, mulai tingkat daerah sampai provinsi.[FOTO: ISTIMEWA]
KEPALA Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), Suripto Nurdin, menegaskan, pemerintah tidak sedikit pun bermaksud abai terhadap kerusakan jalan provinsi Salakan-Sambiut. Tepatnya yang berada di kawasan Kecamatan Tinangkung Selatan (Tingsel).

DIA mengakui, hampir setiap tahun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) mengalokasikan anggaran jalan itu. Namun, peruntukkannya hanya bersifat pemeliharaan. Sehingga tak heran, jika realisasi yang selama ini terlihat hanyalah berupa patching atau penambalan.

“Dan benar baru-baru ini ada pengerjaan sensit pengaspalan jalan Salakan-Sambiut. Mulai dari pertigaan Polsek Tinangkung, sampai jalur dua kawasan perumahan dinas pimpinan daerah. Tapi itu bukan pengalihan, ada unsur prioritas saat menghadapi kegiatan besar, yakni MTQ tingkat provinsi,” jelasnya, akhir pekan lalu.

Untuk memperbaiki jalan Tingsel dalam waktu cepat seperti keinginan masyarakat, dinilai tidak cukup dengan besaran anggaran pemeliharaan yang rutin dialokasikan. Pemda bisa saja mengambil alih pengerjaan, dengan membebankan anggaran perbaikan jalan Tingsel dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bangkep.

Namun itu adalah mustahil sebab bertentangan dengan prosedur yang berlaku.

Sebab jalan Tingsel adalah aset milik Pemprov, bukan Pemda. Kecuali, Pemprov menghibahkan aset itu kepada Pemda.

“Kalau masyarakat mendesak harus cepat diperbaiki, saya pikir harus ada dorongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Artinya jalan itu harus beralih menjadi aset negara. Sebab jalan itu menghubungkan Bangkep dengan Kabupaten Banggai dan Banggai Laut,” jelasnya.

Lagi pula, tambah dia, APBD I (provinsi) juga terbatas untuk membiayai sekaligus perbaikan jalan provinsi. Sebab daerah lain juga selalu mengharapkan anggaran, untuk program serupa di wilayah mereka masing-masing. “Kalau pun anggarannya turun, yah sebatas pemeliharaan atau sensit. Tapi kalau ditangani APBN, saya kira lengkap dengan drainase dan infrastruktur pendukung lainnya,” tukas Suripto.(Iman)