BANGGAI, LUWUK POST-Misi para calon kepala daerah mulai terbuka ke publik setelah debat kandidat tahap pertama. Semua pasangan calon menginginkan untuk mengintervensi berbagai sektor.
Birokrasi masih diutamakan, bukan reformasi yang selama ini menjadi agenda nasional, melainkan peningkatan kesejahteraan. Meskiselama ini menjadi beban dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Honorer, TPP ini perlu kita perhatikan,” jelas Calon Bupati Banggai Laut Sofyan Kaepa saat memaparkan visi dan misi.
Adapun pasangan calon Tuty Hamid-Richard Manuas bertekad menaikan upah honorer dari Rp 1.100.000 menjadi upah minimum provinsi (UMP). Kini UMP Sulawesi Tengah Rp 2.300.000.
Jauh menelisik APBD Kabupaten Banggai Laut, pada tahun 2020 jumlah ASN di Kabupaten Banggai Laut sebanyak 1.383 orang. Dalam setahun, Rp 77.500.000.000 APBD 2020 dihabiskan untuk membayar tambahan penghasilan.
Data Monev LKPP, dalam struktur APBD Kabupaten Banggai Laut tahun 2020 berjumlah Rp 707.201.437.700, sebesar Rp 401.000.000.000 habis untuk mengongkosi penyelenggaraan pemerintahan yang notabene dieksekusi PNS dan honorer.
Anggaran sebesar itu digunakan umtuk membayar gaji pokok, tunjangan, hingga perjalanan dinas. Termasuk tambahan penghasilan. Itu tersebar pada pos belanja pegawai tidak langsung, belanja pegawai langsung, serta belanja barang dan jasa.
Belanja pegawai tidak langsung adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil. Belanja Pegawai Tidak Langsung ini meliputi uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
Kemudian, belanja pegawai langsung adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
Hal tersebut meliputi bahan pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atribut, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan, pindah tugas, pemulangan pegawai serta belanja barang dan jasa lainnya.
Belanja modal yang memang diporsikan untuk publik tersisa Rp 217.000.000.000. Melihat target Tuty Hamid-Richard Hamid yang ingin menaikan gaji honorer sesuai UMP Sulawesi Tengah, beban APBD untuk urusan penyelenggara pemerintahan kian berat.
Mengacu pada UMP 2020 sebesar Rp 2.300.000, lalu dikalkulasi dengan jumlah honorer 1.000 orang, totalnya mencapai Rp 27.600.000.000. Jika kenaikan gaji para honorer diambil dari belanja modal, maka anggaran untuk publik tersisa Rp 189.400.000.000.
Di sisi lain, pasangan calon Rusli Banun-Asgar B. Badalia dan Tuty Hamid-Richard Manuas sama-sama membutuhkan anggaran besar untuk menunaikan pendidikangratis di sekolah dasar hingga menengah atas. Lalu sektor mengintervensi sektor perikanan sampai air bersih.
Bagaimana dengan kinerja PNS? Tahun 2019 daerah ini mendapatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP) C. Sementara pendapatan asli daerah yang diperoleh organisasi perangkat daerah hanya Rp 25.155.517.035,93.(ali)