Palu Hacktivist Serang Ketua DPRD Sulteng

Redaksi Luwuk Post

 

Tampilan laman resmi DPRD Sulteng ketika dihack terkait penolakan omnibus law. [Foto repro]
Tampilan laman resmi DPRD Sulteng ketika dihack terkait penolakan omnibus law. [Foto repro]
PALU, LUWUK POST – Hacker di Kota Palu, Palu hacktivist, membobol website resmi DPRD Sulteng melalui laman dprd.sultengprov.go.id. Laman tersebut dibobol terkait aksi unjuk rasa mahasiswa terkait penolakan omnibus law, Kamis lalu.

Isi hacker tersebut ditujukan ketua DPRD Sulteng Nilam Sari Lawira, yang tak pernah menemui massa selama aksi unjuk rasa mahasiswa di depan gedung DPRD Sulteng.

“Halo bapak/ibu Anggota DPRD provinsi sulteng. Apa kabar? Ibu Ketua DPRD Sulteng, Nilam Sari Lawira, apa kabar bu? Di sini teman-teman kami lagi berunjuk rasa, namun sepertinya kami sulit untuk didengar oleh kalian.Kami harap Ibu Ketua DPRD Sulteng sekarang harus lebih prioritaskan untuk mendengar aspirasi teman-teman pengunjuk rasa ini daripada ibu ketua yang lebih prioritaskan mengurus tim pemenangan pilkada Sulteng. Kami tau ibu menjadi Ketua Tim Pemenangan untuk salah satu calon di Pilkada Sulteng, yang kami mau di sini Ibu Ketua dan Anggota DPRD lainnya harus lebih prioritaskan untuk mendengar aspirasi masyarakat terlebih dahulu dibandingkan kepentingan pribadi kalian,” isi pesan hacker tersebut.

Akronim DPRD pun dipelesetkan menjadi Dewan Pengkhianat Rakyat Daerah (DPRD). Sejak Sabtu, laman DPRD Sulteng sudah kembali normal.

Kepala Bagian Persidangan dan Alat Kelengkapan Dewan dan Humas Protokol Sekretariat DPRD Sulteng Wahid Irawan membenarkan pembobolan tersebut ulah hacker.

“Kita sudah tahu ada yang hack ada 36 orang. Sekarang sudah normal kembali,” kata Wahid, Sabtu (10/10). (bas)


Komentar

Berita Berikutnya

Banggai Laut Buka Pendaftaran KPPS

  BANGGAI, LUWUK POST-KPU Kabupaten Banggai Laut mulai membuka seleksi calon Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Setelah prekruitan, KPPS akan bertugas pada 146 tempat pemungutan suara. Salin keputusan KPU Kabupaten Banggai Laut yang diperoleh menyebutkan, calon KPPS minimal berusia 20 tahun. Kemudian, tidak pernah divonis penjara di atas 5 tahun. […]