![Plt wali kota Palu Sigit Purnomo Said mengikuti rakor rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam di Makorem 132 Tadulako Palu, Kamis (1/10). [Foto Humas Pemkot Palu]](https://i0.wp.com/luwukpost.id/wp-content/uploads/2020/10/Pasha.jpg?fit=1024%2C683&ssl=1)
Plt wali kota Palu Sigit Purnomo Said mengikuti rakor rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam di Makorem 132 Tadulako Palu, Kamis (1/10). [Foto Humas Pemkot Palu]
Plt Wali Kota Palu ini meminta Kementerian PUPR di Palu yang bertugas sebagai satgas penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi mempercepat pembangunan hunian tetap. Di huntap, pola keseharian masyarakat bisa terjaga dan lebih baik ketimbang di huntara.
Ia memohon kepada PUPR agar juga melakukan percepatan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi kepada penyintas bencana yang sampai hari ini masih tinggal di huntara, mengingat kota Palu saat ini sudah disebut sebagai salah satu kota yang masif penyebaran Covid-19.
“Kami khawatir, terlalu lama masyarakat kami di Huntara, terjadi klaster- klaster baru khususnya di wilayah Huntara. Makanya kami bermohon kepada sahabat-sahabat kami di PUPR untuk dilakukan percepatan,” kata Pasha sewaktu mengiktui Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Danrem 132 Tadulako, Rabu (1/30).
Rakor kali ini membahas tentang evaluasi program percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi penanganan pasca bencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi kota Palu dan sekitarnya di tengah pandemi Covid-19.
Dalam kesempatan tersebut, Plt. Wali Kota Sigit mengatakan perlunya percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan drainase oleh Kementerian PUPR yang belum selesai, mengingat intensitas hujan di kota Palu saat ini cukup tinggi.
“Jangankan drainase yang belum selesai, yang sudah selesai saja masih ada potensi banjir,” katanya.
Ia juga menyarankan, agar kedepan rapat-rapat berkaitan percepatan penanganan pasca bencana ini tidak dilakukan di tempat-tempat yang suasananya normatif, namun dilakukan di tempat-tempat persoalan.
“Jujur saja kami sangat menantikan kiat-kiat dari kementerian maupun lembaga yang menjadi leading sector baik persoalan fasilitas umum, fasilitas sosial, maupun yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya,” tandasnya. (bas)