Politikus NasDem Buka Wacana Gubernur Ditunjuk Pemerintah

Redaksi Luwuk Post

 

 Politikus NasDem Irma Suryani membuka wacana gubernur dipilih langsung pemerintah karena tak patuh dalam menangani pandemi. (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)
Politikus NasDem Irma Suryani membuka wacana gubernur dipilih langsung pemerintah karena tak patuh dalam menangani pandemi. (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)

JAKARTA-Politikus Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago berpendapat gubernur seharusnya dipilih langsung oleh pemerintah pusat. Irma beralasan para gubernur tak benar-benar menjalankan kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat dalam menangani pandemi virus corona (Covid-19).

Irma menyampaikan hal tersebut dalam tayangan Mata Najwa bertajuk ‘Tahun Pertama: Jokowi-Mar’uf Sampai Di Mana?’, Rabu (21/10) malam. Saat ini Irma masih tercatat sebagai kader NasDem, namun statusnya nonaktif.

Awalnya, Najwa Shihab bertanya tanggapan Ekonom Indef, Enny Sri Hartanti terkait dengan kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi virus corona.

Menurut Enny, kebijakan pemerintah untuk merespons pandemi sudah cukup cepat.

“Secara komitmen mungkin sudah bisa dibilang cukup, karena cepat sekali saat pandemi di Maret, Juni udah keluar yang namanya program PEN, bahkan perppu menjadi UU. Secara respons kebijakan mungkin cukup cepat,” kata Enny saat menjawab pertanyaan Najwa.

Namun, ia menyebut, respons cepat itu bermasalah di level eksekusi. Menurutnya, banyak kebijakan ekonomi yang pelaksanaannya tak sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Jadi hampir semua kebijakan yang ekonomi, eksekusinya tidak ada yang mengikuti arahan presiden yang harus extraordinary, dan bahkan jangan kan kuantitas, kualitasnya saja saat ini baru terkejar di bulan Oktober. Jadi kemarin September secara kuantitas penyerapan tidak ada 30 persen. Ini menjadi persoalan,” ujarnya.

Irma lalu menyampaikan pendapatnya menanggapi hal tersebut. Irma menuding para gubernur hanya memikirkan kepentingan sendiri dalam mengambil kebijakan sehingga serapan anggaran rendah.

Menurutnya, para gubernur juga merasa punya kekuatan, yakni tak bisa diberhentikan oleh presiden secara langsung.

“Sehingga ini menjadi persoalan. Makanya seharusnya gubernur itu tetap harus dipilih oleh pemerintah, ditunjuk pemerintah. Bupati, wali kota boleh dipilih langsung (rakyat),” kata Irma.

Dalam kesempatan yang sama, anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera tak setuju dengan pendapat Irma. Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri telah memiliki instrumen untuk membina para pemerintah daerah.

“Karena setiap pemerintah daerah anggarannya harus disetor dulu ke Kemendagri, kalau Kemendagri tidak setuju, bisa mengarahkan. Jadi yang diberikan (pendapat) Mbak Irma ini justru kontra produktif terhadap upaya kita memperkuat otonomi daerah,” kata dia.

Mardani menilai yang saat ini terjadi adalah pemerintah pusat kurang mengayomi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam mengatasi pandemi virus corona.

“Ayo dibuat, dibuka datanya, karena Kemendagri punya dirjen keuangan daerah, bahkan dirjen pembinaan desa. Yang catatan saya ketika pandemi memang Kemenkes dan Kemendagri mestinya diberikan peluang, karena keduanya bisa mengorkestrasi,” ujarnya.

Beberapa kali memang sempat terjadi silang pendapat antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam menangani pandemi virus corona. Seperti Pemkot Tegal yang memberlakukan lockdown padahal Jokowi tak menghendaki kebijakan tersebut pada masa awal pandemi di Indonesia.

Kemudian juga ketika Gubernur Anies Baswedan menerapkan kembali PSBB seperti awal pandemi pada awal September lalu. Sejumlah menteri mengkritik langkah Anies yang kembali membatasi aktivitas masyarakat secara ketat untuk mencegah penularan virus corona. (yoa/fra/cnnindonesia.com)

*) Artikel ini telah tayang di cnnindonesia.com, dengan judul “Politikus NasDem Buka Wacana Gubernur Ditunjuk Pemerintah” pada Kamis, 22 Oktober 2020


Komentar

Berita Berikutnya

Semua Berkembang, tapi Belum Mandiri

BANGGAI, LUWUK POST—Pengelolaan dana desa sepertinya butuh pembenahan total. Setelah enam tahun dikucurkan, tak ada satu pun desa di Kabupaten Banggai Laut yang mampu mandiri. Indeks Desa Membangun (IDM) yang dirilis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, seluruh desa di Kabupaten Banggai Laut berstatus berkembang. Meski begitu, desa yang […]
BELUM MANDIRI: Pemandangan dari Bukit Matanggalan di Desa Lipu Lalongo, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut. Sejumlah desa di Kabupaten Banggai Laut memaksimalkan potensi pariwisata, tetapi hingga tahun 2020 belum satu pun desa di Kabupaten Banggai Laut bisa mandiri. [Foto: Alisan/Harian Luwuk Post]