Luwuk Post 
Tuty Hamid
BANGGAI, LUWUK POST-Sekitar dua pekan, Tuty Hamid berkampaye di berbagai titik. Dari pelbagai janji yang dilontarkan, gaji honorer di organisasi perangkat daerah yang memantik banyak reaksi.
Bersama Richard Manuas, Tuty berjanji menaikan taraf kesejahteraan honorer dengan menaikan gaji sesuai upah minimum provinsi Sulawesi Tengah yang berkisar Rp 2,3 juta. “Kami sudah hitung dan bisa itu dilakukan,” kata Sekretaris Tim Pemenangan Tuty Hamid-Richard Manuas, Patwan Kuba.
Menurut Patwan, honorer yang saat ini bergaji Rp 1 juta tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Berbagai kebutuhan pokok yang terus meningkat tak sebanding dengan upah yang diterima. “Biaya makan mereka, belum lagi kalau yang tingal di kos, itu tidak cukup dengan nilai Rp 1 juta,” katanya.
Ketua Badan Anggaran DPRD Banggai Laut itu mengaku, kajian anggaran telah dilakukan sehingga program yang dilempar ke publik bisa dilaksanakan mendatang. “Tidak sampai juga Rp 100 miliar anggaran untuk itu,” jelas dia.
Politikus muda itu menilai, selama ini begitu jomplang pendapatan antara pegawai negeri sipil dan honorer di organisasi perangkat daerah. Untuk mengatasi masalah itu, perlu menaikan nila gaji. “Biasanya, mereka juga teman-teman honorer banyak kerja membantu tugas-tugas pemerintahan,” katanya.
Jurang pendapatan antara pegawai negeri sipil dan honorer kian lebar setelah tambahan penghasilan dinaikan pada tahun anggaran 2020. Camat atau kepala bidang misalnya bisa menerima take home pay hingga Rp 12 juta per bulan. Itu gabungan dari gaji pokok dan tambahan penghasilan sebesar Rp 8 juta.
Adapun kepala dinas, asisten, dan staf ahli yang menerima tambahan penghasilan hingga Rp 10 juta per bulan, bisa mendapatkan total penghasilan Rp 15 juta per bulan. Karena itu, kata Patwan, perlunya jalan tengah untuk menyeimbangkan hal ini. “Itu yang jadi pertimbangan kami juga,” tuturnya. (ali)
