Salah Urus Transportasi Laut

Oleh: Alisan

(Redaktur Pelaksana Harian Luwuk Post)

SUDAH berlembar-lembar kertas koran yang tergores tinta Harian Luwuk Post khusus menyoroti transportasi laut yang sungguh amburadul. Namun, peristiwa kecelakaan laut yang menimpa pasangan calon kepala daerah di Kabupaten Banggai Laut meneguhkan kembali bahwa tugas belum selesai.

Paling dekat, pada edisi 31 Januari 2020, lalu 1 dan 6 Februari 2020. Namun, pemberitaan itu bukan cambuk peringatan bagi lembaga publik yang ditugasi mengurus transportasi laut. Baik pemerintah daerah maupun instansi vertikal.

Dari Pelabuhan Luwuk, Kabupaten Banggai, sebetulnya kita sudah menyaksikan parahnya fasilitas. Masuk ke kapal kita menyaksikan berbagai macam barang berbaur dengan manusia. Lalu menguar bau tak sedap. Sungguh jauh dari manusiawi.

Tiba di Kabupaten Banggai Laut, pemandangan perahu motor cepat tanpa jaket pelampung untuk penumpang menjadi hal biasa. Padahal, armada laut berukuran ramping itu, terkadang tak hanya melayani penumpang dari Pelabuhan Rakyat Banggai ke Desa Tobing, Kabupaten Banggai Kepulauan, tetapi juga mengantarkan penumpang hingga ke Pelabuhan Bobong, Maluku Utara.

Ke kapal rakyat, pemandangan bahan bakar minyak, bahan pokok, dan manusia berjubel adalah hal biasa. Bahkan, beberapa kali mengangkut mobil. Beratnya beban kapal laut tetap harus berlayar menuju Kecamatan Bangkurung, Bokan Kepulauan, dan Kecamatan Labobo.

Di kapal-kapal rakyat itu, jaket pelampung bak barang mewah. Kalaupun ada, tak sesuai dengan jumlah penumpang. Melihat cat kapal yang kusam, membuat niat berangkat urung. Meski begitu, pemerintah Kabupaten Banggai Laut tetap bermimpi sektor pariwisata menyaingi Lombok atau Bali.

Tampang armada laut yang compang-camping itu bertahun-tahun dibiarkan. Alat keselamatan yang tidak terpenuhi dibiarkan saja. Perahu motor cepat yang melayani rute bermil-mil ke laut lepas tak terdata. Diketahui setelah tenggelam. Lalu semua sibuk mengerahkan kekuatan untuk pencarian.

Melihat transportasi laut seperti itu, rasanya nyawa manusia tak ada harganya. Pengawasan yang sangat longgar, armada yang jauh dari layak menggambarkan keselamatan penumpang hanya sekadar jargon.

Hampir 2 tahun di tempatkan bertugas di Kabupaten Banggai Laut, sampai tulisan ini terbit, saya tidak pernah melihat desain besar penataan transportasi laut yang lebih layak dan maju.

Yang banyak disaksikan adalah pembangunan dermaga-dermaga beton di desa-desa di Kecamatan Bokan Kepulauan, Bangkurung, dan Kecamatan Labobo. Namun, kapal laut yang lebih layak tak tampak berlabuh di dermaga-dermaga beton itu.

Dermaga yang mewah dan kapal layak adalah dua sisi mata uang. Sama-sama mesti diperjuangkan. Bukan hanya pelabuhan bermiliaran rupiah yang dipacu. Untuk apa membangun dermaga megah jika hanya disandari kapal rewot?

Seharusnya, dengan wilayah 94 persen terdiri dari lautan, ekosistem transportasi laut mendapat prioritas. Sebab, dari pelabuhan-pelabuhan yang sibuk, kapal-kapal yang layak, dermaga yang megah, perekonomian berdenyut.

Evaluasi yang dilakukan sejumlah instansi terkait pada Senin (9/11) lalu, sungguh tak menyentuh akar masalah. Lagi pula, kenapa baru sekarang melaksanakan rapat evaluasi? Sementara tak terhitung lagi korban yang berjatuhan akibat transportasi laut yang salah urus ini.

Manakala kapal rewot, ikan, dan bahan bakar minyak masih tetap berjubel tak beraturan, kapasitas penumpang yang sering over, alat keselamatan pelayaran yang terabaikan, kita bukan memanen keunggulan sektor maritim. Namun, tengah menanti insiden-insiden berikutnya di atas Laut Maluku, Laut Banda, atau Selat Peling yang terkenal dengan Tanjung Pamalinya itu. (*)