DAU 2021 Hanya Rp 398 Miliar, Rasio Infrastruktur Tetap di Atas Belanja Pegawai

BANGGAI, LUWUK POST-Perekonomian nasional yang terimbas Covid-19 turut berpengaruh pada dana transfer ke daerah. Dana alokasi umum (DAU) untuk Kabupaten Banggai Laut pada tahun 2021 mengalami penurunan.

Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Laut Idhamsyah menyebutkan, tahun 2020 DAU ke daerah ini masih sekira Rp 431 miliar, tetapi tahun anggaran 2021 tersisa Rp 398 miliar. Karena itu, kepala BPPKAD itu meminta kepada pemerintah desa dan kecamatan agar memacu pendapatan asli daerah (PAD). Sebab, tingkat kemandirian Kabupaten Banggai Laut di sektor pajak masih rendah.

“Tentunya kita tidak bisa membiayai daerah dan bisa jadi evaluasi pemerintah di tingkat pusat,” ujar dia di Kecamatan Banggai Tengah, Senin (23/11).

Pemerintah Kabupaten Banggai Laut mendorong kenaikan pada nilai jual objek pajak untuk tanah dan bangunan. Ke depan, pihaknya akan terus mengevaluasi pelaksanaannya di lapangan. “Kita tidak bisa berharap terus pada dana transfer,” tuturnya.

Penurunan anggaran ini telah terprediksi. Pada dokumen rancangan KUA-PPAS 2021 yang diajukan ke legislatif 24 Agustus 2020, belanja daerah dipatok Rp 638 miliar. Turun dari total APBD 2020 yang sebesar Rp 768,885 miliar, yang salah satu sumbernya dari PAD sekitar Rp 25 miliar.

Terkait PAD, dalam rentang tujuh tahun yang berhasil diperoleh eksekutif tak lebih dari Rp 30 miliar. Karena itu, sejumlah sektor pendapatan harus dipacu. Mulai dari sektor perikanan hingga pajak bumi dan bangunan.

Menurut Idhamsyah, ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah daerah kian besar. Manakala tak didukung dengan kemampuan anggaran, harapan masyarakat sulit diwujudkan. “Ada satu dusun minta bantuan penerangan setiap rumah, begitu diberikan mereka minta lagi penerangan di jalan dusun. Hal seperti itu apabila tidak didukung anggaran tidak akan terlaksana,” tuturnya.

Meski bekerja dengan dana yang terbatas,  selama lima tahun pemerintah Kabupaten Banggai Laut memacu infrastruktur. “Di Bokan itu sudah tembus jalan lingkarnya, di Bangkurung juga, apalagi Labobo,” katanya.

Panglima ASN bergelar doktor itu mengatakan, terdapat keadilan proporsional yang dilakukan pemerintah daerah. Walaupun tidak pada keadilan absolut atau mutlak. “Memang lebih banyak penduduk di Banggai daripada tiga pulau itu, tapi pemerintah tidak menutup mata,” jelas dia.

Ia memastikan, APBD daerah ini dikelola secara maksimal. Banggai Laut bisa diadu dengan daerah lain di Sulawesi Tengah. Sejumlah infrastruktur penting dipacu agar tak seperti salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah yang rumah jabatan wakil bupati dan sekretaris daerah pun tak bisa dibangun. “Uang kita memang kecil, tapi kalau tidak punya komitmen pemimpin-pemimpin daerah uang itu mengalir tidak punya arti,” tegasnya.

Idhamsyah memaparkan, anggaran infrastruktur telah mencapai 41 persen dari total APBD. Melebihi standar yang ditetapkan Kementerian Keuangan. Pemerintah Kabupaten Banggai Laut tak ingin daerah ini seperti salah satu wilayah di Sulawesi Tengah yang mengelola APBD hampir Rp 2 triliun malah hanya mengalokasikan 21 persen untuk infrastruktur akibat belanja ASN diutamakan daripada belanja publik.

“Kita di sini sudah punya Bonua Pososungan yang sudah bisa ditinggali pejabat sekelas menteri atau gubernur. Hari ini juga kita sudah punya BPU,” tuturnya. BPU yang terdiri dari tiga lantai akan dinamakan Ali Hamid yang menjadi bupati pertama di daerah ini saat masih wilayah administratif Banggai Kepulauan.

Di masa sekarang, kata dia, saatnya membangun infrastruktur. Ke depan, giliran memberikan bantuan untuk peningkatan kesejahateraan masyarakat.”Berkaca negara-negara di Eropa, dahulu infrastrukturnya dibangun-bangun, sekarang mereka sudah fokus bantuan-bantuan demi kesejahteraan masyarakat seperti Lansia,” papar dia. (ali)