LUWUK, LUWUK POST-Persoalan pendidikan harus menjalani program prioritas bagi siapapun bupati terpilih kedepan.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan bupati terpilih dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pendidikan tersebut, adalah dengan memaksimalkan pengelolaan dana pendidikan, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.
Pemerhati Pendidikan Kabupaten Banggai, Agung K Djibran mengatakan, pendidikan Indonesia tengah menghadapi situasi yang sangat penting dan genting bagi kelanjutan generasi bangsa, khususnya di era pertumbuhan bonus demografi.
Ada jumlah yang sangat masif dari generasi bangsa yang membutuhkan pendidikan yang merata, adil dan berkelanjutan, sejak jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi.
“Kita mengakui ada kesungguhan negara melalui pemerintahnya untuk memenuhi kewajiban dalam upaya mencerdaskan bangsa,” ujarnya, Selasa (3/11).
Setidaknya sambung akademisi Unismuh Luwuk ini, hal itu ditunjukkan dengan alokasi dana APBN sebesar 20 persen, atau setara dengan Rp 508 triliun. Angka yang sangat besar.
Namun disayangkan angka itu masih belum fokus akibat tumpang tindihnya regulasi pendidikan dan pengelolaan pendidikan yang dilakukan oleh berbagai kementerian dan instansi dari pusat sampai ke daerah.
“Mengenai daerah, salah satu bias dari otonomi daerah adalah di bidang pendidikan. Pemerintah daerah menerima transfer dana pendidikan dari pusat yang angkanya cukup besar. Secara nasional angka itu mencakup 60 persen dari total APBN sebesar Rp 508 triliun,” katanya.
Namun harus diakui bahwa komitmen pemerintah daerah kepada pendidikan masih sangat lemah. Baik komitmen anggaran maupun komitmen implementasi peningkatan kualitas pendidikan dan guru.
“Ini disebabkan pemerintah daerah lebih sering terjebak pada kepentingan jangka pendek Pilkada 5 tahunan,” tandasnya.
Olehnya, sudah waktunya calon bupati kabupaten Banggai memperhatikan pendidikan lebih serius dan dengan janji yang lebih implementatif.
Hal ini penting, karena kesempatan indonesia untuk mengembangkan generasi emasnya, khususnya di daerah kabupaten Banggai, hanya bisa dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan yang baik.
“Kualitas pendidikan yang baik memerlukan kualitas guru yang baik, kualitas guru yang baik akan menentukan kualitas sekolah dengan baik. Akhirnya, kualitas guru dan sekolah akan menentukan kualitas generasi bangsa yang pada gilirannya dapat menentukan kualita bangsa Indonesia,” terangnya.
Sebagian besar beban itu kata Agung, ada di daerah. Bagaimana pun juga kelapa daerah sebagai kepala pemerintahan, harus memenuhi kewajiban mencerdaskan kehidupan generasi bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.
“Jadi pendidikan merupakan isu penting dan strategis dalam membangun bangsa di daerah. Calon bupati kabupaten Banggai kedepan wajib memiliki perspektif yang kuat dalam persoalan pendidikan di daerah Kabupaten Banggai,” imbuhnya. (and)