Aktivis Lingkungan Tolak Perusahaan Nikel Masuk Masama
LUWUK, LUWUK POST—Pemerintah Kabupaten Banggai mulai melakukan sosialisasi terkait rencana masuknya perusahaan nikel di wilayah Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.
Sosialisasi yang dibawakan langsung oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banggai, Heryanto Mantuges itu dilaksanakan di Desa Eteng dengan mengundang unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Masama, sejumlah perwakilan perusahaan, kepala desa, tokoh masyarakat dan ketua BPD di wilayah setempat.
Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan pertemuan terbatas itu dilaksanakan di sebuah warung makan, beberapa hari lalu. Pertemuan itu disebutkan sebagai konsultasi publik sebagai bahan sosialisasi ke masyarakat terkait akan masuknya perusahaan nikel di wilayah Masama.
Konsultasi publik itu disebut sebagai bahan untuk menerbitkan Amdal perusahaan nikel ini. Berdasarkan pertemuan itu, disebutkan perusahaan itu akan mengeksploitasi sekira 9000 hektar lahan di lereng pegunungan yang ada di wilayah Masama, tepatnya di sekitar aliran Sungai Mogilolang, wilayah Desa Simpangan.
Perwakilan DLH, Heryanto Mantuges disebutkan dalam pertemuan menekankan hal itu sebagai instruksi langsung Presiden Joko Widodo. Di mana Indonesia saat ini tengah menghadapi pandemi dan membutuhkan ke stabilan ekonomi. Dengan adanya perusahaan nikel, katanya, akan membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Peluang itu akan mampu membuat peredaran uang di masyarakat.
Hanya saja, perusahaan dikatakan masih belum mengantongi ijin lingkungan dalam hal ini Amdal. Sehingganya, pihak DLH datang melakukan pertemuan terbatas dengan sejumlah kades dan ketua BPD.
Sementara itu, Heryanto Mantuges saat dikonfirmasi membenarkan pertemuan tersebut. Namun dia mengarahkan wartawan untuk menanyakan langsung kepada pihak perusahaan sebagai penanggung jawab sosialisasi.
“Coba hubungi pak Camat Masama, minta nomornya Pemrakarsa atau perusahaan karena kami DLH, Camat, Kades dan tokoh masyarakat adalah undangannya mereka untuk mengikuti sosialisasi dan konsultasi publik yang merupakan tugas perusahaan,” ungkap Heryanto kepada Harian Luwuk Post, tadi malam (16/12).
Terpisah, Sekretaris Gabungan Aktivis Manthailobo (GAM), Muh Akli Suong SH, menegaskan bahwa pihaknya menolak adanya eksploitasi perusahaan nikel di wilayah Luwuk Timur hingga Masama. Sebab, hal itu akan berdampak buruk untuk jangka panjang pada lingkungan di wilayah sekitar.
“Kami berharap masyarakat dapat berfikir jernih. Bahwa masuknya perusahaan nikel selama ini justru berdampak negatif pada masyarakat. Khususnya bagi lahan persawahan,” papar aktivis lingkungan ini.
Kedua, kata Akli, pemerintah harusnya memoratorium eksploitasi nikel. Sebab, selama ini wilayah Luwuk Timur dan Masama kerap diterjang banjir. Nah, jika eksploitasi itu tetap dilaksanakan maka bukan tidak mungkin ke depannya banjir akan semakin besar.
Alasannya, hutan sebagai penyangga dan penyerap air tidak tersedia lagi. Dengan begitu, banjir bisa lebih parah. Pemerintah memang harus membuka peluang bagi investasi, tapi jangan sampai mengabaikan keselamatan masyarakat dalam jangka panjang.
Akli menambahkan bahwa sebelum masuknya perusahaan nikel, masyarakat harus paham bahwa setiap hujan beberapa desa setempat kerap diterjang banjir. Nah, ketika perusahaan ini masuk, ia meyakini kondisinya akan lebih parah lagi.
Oleh karena itu, masyarakat diharapkan mengantisipasinya. Harapan itu juga dilontarkan bagi pemerintah selaku pengambil kebijakan di daerah.
“Jangan kemudian dengan alasan investasi lalu mengabaikan keselamatan masyarakat. Sekarang mungkin belum tapi ingat pasca eksploitasi nikel dampaknya akan terasa. Siapa yang dirugikan kalau sudah begitu. Lagi-lagi masyarakat,” tutupnya. (awi)
