SALAKAN, LUWUK POST—Fraksi Golkar Bintang Persatuan secara serius meminta DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) menggelar paripurna pembentukan Pansus Investigasi terkait dugaan raibnya miliaran anggaran keuangan daerah.
Wakil Ketua I DPRD Bangkep yang juga Ketua DPD partai Golkar Bangkep Mohammad Risal Arwi menjelaskan, pembentukan pansus investigasi itu dilakukan untuk mengetahui kebenaran dugaan kasus tersebut dari pihak-pihak terkait yang diduga terlibat di dalamnya.
“Ya, kasus ini kan belum begitu pasti, baik dari sisi besaran anggaran, modus, mau pun pihak-pihak yang terlibat di dalamnya,” kata Risal kepada wartawan, selasa (1/12/2020).
Olehnya itu lanjut Risal, dalam investigasi itu nantinya tim pansus akan meminta sejumlah pihak. Terutama yang berhubungan dengan sistem pengelolaan keuangan daerah untuk memberikan keterangan tentang modus raibnya keuangan daerah itu.
Namun demikian Risal menjelaskan, pembentukan pansus ini cenderung bertujuan untuk mempertanyakan peran kepala daerah terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah atas dugaan kasus ini.
“Pansus akan meminta keterangan tertulis Bupati tentang benar tidaknya kasus tersebut dan bagaimana sistem keuangan daerah sehingga bisa bobol sebanyak itu,” katanya.
Keterangan Bupati itu imbuh Risal, akan disesuaikan dengan kondisi faktual di lapangan. Jika keterangan Bupati dianggap benar maka pansus akan meminta Bupati untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah.
“Tapi kalau tidak, maka DPRD Bangkep berhak menggunakan hak interpelasinya untuk membuat keputusan terkait masa kepemimpinannya,” tegas Risal.
Sebab selain soal bobolnya kas daerah tersebut dikatakan Risal, dalam pansus itu juga Bupati akan dimintai penjelasan terkait tindak lanjut rekomendasi pemotongan dana BOK yang telah diserahkan sebelumnya. (tr-01)