Rp 54,44 Triliun untuk Vaksin Gratis

JAKARTA, LUWUK POST—Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengamankan anggaran senilai Rp54,44 triliun untuk pemenuhan vaksin corona atau covid-19 secara gratis kepada masyarakat pada 2021. Dana itu berasal dari berbagai pos anggaran.

Ani, sapaan akrabnya, menyatakan anggaran sebanyak Rp18 triliun sudah dicadangkan khusus untuk vaksinasi gratis. Dana itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.

Sisanya sebesar Rp34,44 triliun berasal dari estimasi sisa anggaran sektor kesehatan di program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Proyeksi Ani, dana sebesar itu tidak akan terpakai dari total pagu anggaran PEN sektor kesehatan mencapai Rp99,5 triliun sampai tutup tahun.

“Ini dana yang tidak bisa dieksekusi tahun ini, akan digunakan untuk vaksinasi. Jadi dari Rp18 triliun dan Rp36,44 triliun ini sudah dicadangkan,” ungkap Ani saat konferensi pers virtual APBN KiTA edisi Desember 2020, Senin (21/12).

Bendahara negara memastikan pemerintah masih bisa ‘mengorek’ sumber-sumber lain dari APBN yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggaran vaksinasi gratis. Hanya saja, nominal pastinya belum bisa diungkap ke publik karena masih terus diutak-atik.

“Kami masih punya space seperti yang diinstruksikan oleh Presiden (Joko Widodo) bahwa seluruh kementerian/lembaga harus memprioritaskan untuk penanganan covid-19, terutama vaksinasi,” katanya, seperti dilansir CNNIndonesia.

Ani mengungkapkan dana dari anggaran kementerian/lembaga yang akan diambil untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi gratis dilakukan secara hati-hati.

Pasalnya, ia tak ingin terlalu ‘pelit’ juga memotong anggaran tiap kementerian/lembaga karena akan berimplikasi ke anggaran program kerja per unit dan memiliki risiko perlambatan pemulihan bila semuanya dihemat.

“Kami tidak ingin kementerian/lembaga mengalami disrupsi atau gangguan belanja karena akan pengaruhi momentum pemulihan ekonomi,” ujarnya.

Selain itu, menurutnya, realokasi anggaran kementerian/lembaga perlu hati-hati dilakukan karena pertumbuhan ekonomi 2021 diperkirakan masih akan bergantung pada realisasi belanja pemerintah. Maka dari itu, belanjanya pun perlu tetap maksimal.

Kendati begitu, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu mengatakan dana yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan vaksin gratis sebenarnya masih menunggu Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Pasalnya, Kemenkes yang memegang tugas perhitungan kebutuhan vaksin. Setelah itu, Kemenkeu baru memberikan alokasi pemenuhannya.

Ani menjelaskan ada empat hal yang perlu dipastikan Kemenkes lebih dulu dalam memunculkan angka kebutuhan anggaran vaksin gratis. Pertama, jumlah masyarakat yang bakal mendapat vaksin gratis.

Saat ini, estimasi awal kebutuhan jumlah vaksin gratis di Indonesia mengikuti standar Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organizations/WHO), yaitu sebanyak 70 persen dari total jumlah penduduk sehingga untuk Indonesia estimasinya mencapai 182 juta jiwa.

Kedua, jumlah dosis yang diperlukan juga mengikuti rata-rata kebutuhan sebanyak dua dosis per orang. Artinya, kebutuhan vaksin gratis akan mencapai 364 juta dosis.

Ketiga, tingkat efikasi atau keampuhan. Ani menjelaskan apabila efikasi vaksin corona yang akan digunakan pemerintah hanya 90 persen maka pemerintah perlu menambahkan jumlah dosis vaksin sekitar 10 persen dari total dosis yang sudah diestimasikan.

Keempat, cadangan pemborosan (wastage). Pasalnya, ada potensi kerusakan vaksin di perjalanan, apalagi Indonesia perlu mendistribusikan vaksin sampai ke seluruh pulau di Nusantara ini.

“Sekarang ini lagi diinventarisasi. Kalau sudah dihitung dengan jumlah tenaga kesehatan, prioritas seperti apa, baru kami dapat menghitung kemungkinan dana yang dibutuhkan. Dari dana yang dibutuhkan, baru bagaimana akan dipenuhinya,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengumumkan bahwa vaksin corona akan diberikan secara gratis pada tahun depan. Seluruh kebutuhan anggaran vaksin dipenuhi oleh APBN. (uli/sfr/CNNIndonesia.com)