Pemda Banggai Diminta Jamin Pasokan Pupuk Subsidi

LUWUK, LUWUK POST—Musim tanam padi sudah tiba. Pemerintah Kabupaten Banggai diminta menjamin pasokan pupuk bersubsidi agar tidak langka, sampai ke tangan petani tepat waktu, dan sesuai harga eceran tertinggi.

Warga Toili mengatakan, petani Toili, Moilong dan Toili Barat sudah mulai menanam padi tiga pekan lalu.

Karena itu, pemerintah daerah diharapkan menjaga pasokan dan  harga. Menurut warga harga untuk pupuk NPK sekitar Rp 115.000 per sak, Urea sekitar Rp 95.000 – Rp100.000 per sak.

Hal senada disampaikan Rohman, petani sawah di Moilong. Ia  menerangkan bahwa pupuk subsidi beredar di tangan kelompok tani belum mencukupi. “Hanya urea yang sudah ada. Lainnya belum ada,” ungkapnya, saat dihubungi.

Padahal petani saat ini membutuhkan pupuk jenis lainnya seperti pupuk ZA untuk anakan padi yang baru tanam. “Pupuk ZA dibutuhkan untuk anakan padi, 15 sampai 20 hari setelah tanam perlu dipupuk dengan ZA,” paparnya.

Ia mengaku membeli pupuk urea seharga Rp 110.000 per sak.  Sementara untuk pupuk jenis ponska biasanya dibeli dengan harga Rp 145.000 per sak. Pupuk itu dibeli di kelompok tani. Biasanya masing–masing kelompok berbeda harganya. “Pupuk yang kelola kelompak,” tuturnya.

Ia berharap pemerintah menjamin kesediaan pupuk bersubsidi. Selain menjaga pasokannya, ia  berharap pemerintah mengawasi harga pupuk bersubsidi. “Jangan terlalu mahal harganya. Jangan sampai selisih antara  HET dan harga yang diberikan kepada petani terlalu tinggi,” ujar petani asal Moilong ini.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai, Usman Suni, yang dikonfirmasi Luwuk Post, menyatakan, akan mengecek langsung distribusi pupuk bersubsidi kepada distributor.“Saya akan cek, sudah sejauh mana penyalurannya ke wilayah kecamatan,” paparnya, saat dihubungi, Selasa (26/1).

Ia menegaskan, SK untuk jatah pupuk bersubsidi per wilayah kecamatan sudah ada sejak seminggu lalu.  “Tinggal ditindak lanjut oleh distributor, itu pun sudah siap-siapa disalurkan,” paparnya.

Usman berharap penyaluran pupuk bersubsidi berjalan lancar dan sampai ke tangan petani tepat waktu.

Sementara itu, dikutip dari pertanian.go.id, Kementerian Pertanian (Kementan) menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi tahun 2021.

Tercatat, alokasi pupuk bersubsidi ditambah sehingga menjadi 9 juta ton plus 1,5 juta liter pupuk organik cair, sedangkan tahun 2020 alokasinya hanya 8,9 juta ton.

“Semoga lebih banyak petani yang bisa memperoleh pupuk bersubsidi. Dan pastinya petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi itu petani yang sudah tercatat di e-RDKK sesuai pengajuan yang diterima Kementan dari usulan pemerintah daerah,” demikian dikatakan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) di Jakarta, Kamis (7/1/2021).

Sebagai informasi, sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 49 Tahun 2020, pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang telah bergabung dalam kelompok tani yang menyusun Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Karena itu, SYL menginstruksikan jajarannya untuk merapikan gerak lini di hilir subsidi pupuk.

“Tahun 2021 ini kita benar-benar awasi terutama lini tiga dan empat atau dari distributor ke agen, di kecamatan dan desa. Kalau bisa jalan di sini, ketersediaan pupuk bersubsidi terpenuhi,” terangnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Sarwo Edhy menjelaskan berdasarkan e-RDKK yang diatur Kelompok Tani, petani penerima pupuk bersubsidi adalah petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan dengan lahan paling luas 2 hektare. Petani juga melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan pada perluasan areal tanam baru.

“Implementasi distribusi pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani akan dilakukan secara bertahap. Namun untuk saat ini, belum semua daerah kita terapkan distribusi pupuk menggunakan Kartu Tani. Kita akan lakukan bertahap hingga Kartu Tani tersebar ke seluruh Indonesia sesuai dengan data penerima pupuk subsidi,” ujarnya.

Terkait asumsi harga pupuk yang naik, Direktur Pupuk dan Pestisida, Kementan, Muhammad Hatta menyebutkan justru harga pupuk itu tidak pernah naik sejak tahun 2012. Padahal namanya harga barang pasti bertambah terus karena ada inflasi, kenaikan bahan bakar, kenaikan harga bahan baku, biaya transportasi, dan faktor lainnya.

“Banyak bidang yang harus disubsidi pemerintah yaitu kesehatan, pendidikan, bansos, pupuk, BBM, listrik, belum lagi biaya untuk covid-19. Maka anggaran subsidi untuk tiap bidang pasti ada batasnya,” ujarnya.

“Kalau dilihat dari pengajuan daerah, total kebutuhan pupuk di Indonesia mencapai 23 juta ton per tahun. Tentu tidak mungkin semua bisa dipenuhi dengan anggaran terbatas,” imbuh Hatta.

Hatta menegaskan alokasi pupuk bersubsidi tahun 2021 sebanyak 9 juta ton, yang penyaluranya melalui sistem e-RDKK, supaya penerima subsidi betul-betul tepat sasaran. Dengan demikian, dari komitmen pemerintah ini tidak ada kelangkaan pupuk.

“Tapi memang jatah penerima subsidi terbatas dan penerima subsidi ada syarat-syaratnya. Tetapi memang jatahnya terbatas dan ada aturan yang harus dipenuhi. Bila ada yang merasa kekurangan, kemungkinannya petani tersebut tidak terdaftar di e-RDKK atau jatah pupuk subsidinya memang sudah habis,” tuturnya.

Penyusunan e-RDKK ini bersumber dari kelompok tani dan melalui sejumlah tahapan verifikasi sebelum ditentukan sebagai data penerima pupuk subsidi. Oleh karena itu, ia meminta petani agar memastikan sudah tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar di e-RDKK untuk dapat pupuk bersubsidi.

“Jika di lapangan kami temukan kios yang mencoba menyulitkan petani dalam penebusan, maka kami tidak segan-segan akan mencabut izinnya,” tegas Hatta. (*/ris)