Dari Demonstran sampai Demokrat

BANGGAI, LUWUK POST-Problem di UPT RSUD Banggai memang pelik. Kekurangan tenaga kesehatan membuat layanan publik ini kesulitan memenuhi harapan masyarakat.

Pada rapat laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2019 pada Agustus 2020, Direktur UPT RSUD Banggai dr Julita Ignasiyanti Petun mengakui, pendapatan asli daerah tidak signifikan karena adanya kekosongan dokter spesialis. “Kekosongan 3 dokter spesialis mengakibatkan kunjungan ke rumah sakit menurun,” katanya saat itu.

Informasi yang dihimpun koran ini, saat ini dokter spesialis di UPT RSUD Banggai tersisa 5 orang, dari yang sebelumnya 7 orang. Para dokter spesialis terikat kontrak setahun dan menerima hak sebesar Rp 35 juta per bulan.

Aliansi Pemuda Banggai Laut Menggugat datang dengan memberikan solusi. Mereka meminta agar pemerintah daerah mengalokasikan beasiswa kedokteran untuk putra-putri daerah. Selain peningkatan sarana dan prasarana.

Gayung bersambut. Juru bicara Fraksi Demokrat Berkarya Laongke menyatakan, status BRSUD diubah menjadi badan layanan umum  daerah, kemudian memberikan beasiswa kepada putra-putri Kabupaten Banggai Laut. “Ketiga perbaikan layanan pelayanan RSUD,” jelas dia saat membacakan pandangan fraksi pada penetapan rancangan APBD 2021, Rabu (30/12/2020).

Wakil Ketua I DPRD Banggai Laut Patwan Kuba memaklumi sulitnya mendatangkan dokter ahli. Sebab, daerah ini cukup jauh, sementara nilai kontrak lebih  besar daerah lain. “Ada yang Rp 45 juta dikontrak,” tuturnya.

 Ia mengakui, legislatif sejak beberapa tahun lalu telah mengusulkan agar putra-putri di daerah ini diberikan beasiswa, setelah studi selesai kembali mengabdi di UPT RSUD Banggai. Namun, usul itu juga berulang kali tak mendapat persetujuan eksekutif. (ali)