Mahasiswa Desak Kejaksaan Selesaikan Kasus Dugaan Tipikor Dermaga Mendono

Redaksi Luwuk Post
DEMO KEJAKSAAN: Mahasiswa melakukan aski demonstrasi di depan Kejaksaan Negeri Luwuk, Rabu (6/1). Mahasiswa menagih janji penyelesaian kasus dugaan tipikor demaga Mendono. [Foto: Istimewa]
DEMO KEJAKSAAN: Mahasiswa melakukan aski demonstrasi di depan Kejaksaan Negeri Luwuk, Rabu (6/1). Mahasiswa menagih janji penyelesaian kasus dugaan tipikor demaga Mendono. [Foto: Istimewa]

LUWUK, LUWUK POST— Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Luwuk melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Banggai, Rabu (6/1).

Mereka datang menagih atas janji kejaksaan yang katanya akan menuntaskan kasus dermaga Mendono pada tahun 2020 lalu. Namun, hingga saat ini, belum ada progres penyelesaian kasus yang sudah menyeret sejumlah mantan pejabat sebagai saksi.

“Kejaksaan berjanji akan menyelesaikan kasus ini di tahun 2020. Nah, aksi ini untuk menagih janji yang pernah disampaikan di atas proyek pelabuhan yang mangkrak itu,” ungkap koordinator aksi, Hendra Dg Tiro.

Aktivis yang juga berasal dari Kelurahan Mendono, Kecamatan Kintom itu menilai, Kejari Banggai terkesan tidak serius. Sebab, kasus dermaga Mendono dan sejumlah kasus dugaan tipikor lainnya terkatung-katung di kantor megah berlantai tiga tersebut.

Hendra menjelaskan, saat HMI berdemo menuntut penyelesaian kasus itu di Kelurahan Mendono pada September 2020 lalu, Kejari Banggai yang diwakili Kasi Pidsus Isfardy SH berjanji akan menuntaskan kasus proyek dermaga Mendono di tahun 2020. Bahkan, Kasi Pidsus mengaku bahwa Kejari Banggai hanya terkendala pada perhitungan kerugian Negara. Itu yang menjadi alasan penyelesaian kasus itu tertunda.

“Bahkan, Kadi Pidsus sendiri yang menyatakan akan segerapa menetapkan siapa saja tersangka dan dalang di balik semua ini,” beber Hendra mengutip penjelasan dari Kasi Pidsus saat itu.

“Tapi sampai sekarang tidak jelas kasusnya,” tandasnya.

Saat demo kemarin, Kepala Kejaksaan Negeri Banggai, Masnur SH, sempat menemui pendemo. “Kepala kejaksaan berjanji lagi. Katanya akan secepatnya dituntaskan,” bebernya sembari menyatakan maehasiswa tidak bosan dan akan kembali datang untuk menagih janji yang berulang-ulang ini.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Banggai, Masnur SH, saat dikonfirmasi wartawan Harian Luwuk Post via WhatsApp, soal progres penanganan kasus dermaga Mendono belum merespon.

Sebelumnya, saat siaran pers dalam momentum Hari Anti Korupsi se Dunia pada 9 Desember 2019 silam, Kasi Pidsus Isfardy SH menyatakan,

untuk perkara dermaga Mendono, lanjut Isfardy, pihaknya sudah meminta saksi ahli dari Universitas Tadulako (Untad) Palu, dan sudah dicek langsung ke lapangan pada Oktober 2019 lalu. “Dan sampai sekarang kami masih menunggu juga hasilnya,” kata Isfardy.

Di kesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Masnur SH, M.Hum, MH, meminta publik bersabar. Dikatakan, kendala yang dihadapi Kejari Banggai adalah kekurangan sumber daya.

“Hanya ada enam jaksa. Kami kerja sampai jam 9 malam,” kata dia.

Meski begitu, ia memastikan setiap perkara yang ditangani Kejari Banggai pasti akan diproses hingga tuntas.

Sekadar diketahui, selain kasus dugaan korupsi dermaga Mendono, ada juga kasus dugaan tipikor penyertaan modal PT Banggai Sejahtera (BS) yang sudah bertahun-tahun belum terselesaikan.

Untuk kasus PT BS berawal dari peraturan daerah yang menyebutkan, bahwa pemerintah daerah berkewajiban memberikan bantuan modal kepada PT BS sebesar Rp 2 miliar. Namun untuk modal awal, pemerintah hanya bisa mencairkan 25 persen.

Lalu, PT BS kembali mengajukan permohonan pencairan dana sisa sebesar Rp 1,5 miliar. Namun, pemerintah daerah tidak menyetujui permohonan tersebut. Sebab saat itu, pemerintah daerah berpendapat, bahwa modal awal yang dicairkan sebelumnya belum memberikan keuntungan kepada pemerintah. Bahkan, diduga disalahgunakan. Sehingga kasus bergulir hingga ke meja penegak hukum.

Namun, alasan dari manajemen PT BS, bahwa uang sebesar RP 500 juta itu, dihabiskan untuk kepentingan perusahaan. Seperti melakukan study banding dan membayar gaji Direksi.

Sedangkan untuk kasus dugaan tipikor dermaga Mendono yang menelan dana APBD sebesar R 1,4 miliar lebih itu, sudah menyeret beberapa pejabat dan mantan pejabat yang dijadikan sebagai saksi. Seperti Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Usmar Mangantjo, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tasrik Djibran, dan mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Banggai Juanda Balahanti. Ketiga saksi ini sudah beberapa kali diperiksa, karena mengetahui pasti tentang proyek tersebut saat masih memegang jabatan di Dinas Perhubungan Banggai pada 2012-2013 silam.

Awalnya, kasus ini mencuat berdasarkan laporan pengawas lapangan, bahwa proyek pembangunan dermaga Mendono yang dialokasikan melalui APBD tahun 2012 senilai Rp 1,4 miliar lebih itu, tidak selesai dikerjakan 100 persen pada akhir Desember 2012. Berdasarkan laporan pengawas lapangan, proyek itu hanya diselesaikan sekitar 81,66 persen saja.

Sementara, laporan dari Dishubkominfo Banggai, bahwa pencairan anggaran hanya 80 persen saja. Namun akan dialokasikan kembali pada tahun anggaran 2013. Di tahun 2013, sudah dicairkan lagi sisa anggaran. Hanya saja, di lapangan, proyek dermaga Mendono itu tidak selesai dibangun, bahkan tidak bisa digunakan. (awi)

 

 

 

 


Komentar

Berita Berikutnya

Irwanto Kulap: Tukin ASN Dipangkas Empat Bulan

 Anggaran TPP Tak Boleh Lebih dari Tahun Sebelumnya   LUWUK, LUWUK POST-Simpang siur wacana bahwa pemerintah daerah akan menaikan Tunjangan Kinerja (Tukin) Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Banggai pada tahun 2021 ini, mulai mendapatkan kejelasan. Melalui wawancara singkat dengan salah satu Anggota Banggar DPRD Kabupaten Banggai, Irwanto Kulap, Rabu (6/1), dijelaskan […]
Irwanto Kulap