Penolakan Tambang Nikel Disuarakan dari Batui

Redaksi Luwuk Post
TOLAK TAMBANG: Aksi penolakan perusahaan pertambangan nikel di Kecamatan Batui, Sabtu (16/1). [Foto: Istimewa]
TOLAK TAMBANG: Aksi penolakan perusahaan pertambangan nikel di Kecamatan Batui, Sabtu (16/1). [Foto: Istimewa]

LUWUK, LUWUK POST-Penolakan tambang nikel di Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai terus disuarakan. Kali ini, sejumlah pemuda, mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya menyuarakannya dengan aksi demonstrasi, Sabtu (16/1).
Aksi yang digelar di pertigaan pasar Batui itu, mendesak pemerintah daerah untuk menyikapi penolakan masyarakat Batui terhadap pertambangan nikel. “Secara tegas kami masyarakat Batui menolak perusahaan pertambangan nikel yang akan masuk di Kecamatan Batui,” tandas koordinator aksi, Rahmat Agung Nugroho.
Dia membeberkan, terdapat dua perusahaan pertambangan nikel di kecamatan Batui, yaitu PT. Banggai Kencana Permai dan PT. Indo Nikel Karya Pratama. Kedua perusahaan ini telah mengantongi izin usaha pertambangan eksplorasi. “Dan sedang dalam tahapan penerbitan izin lingkungan,” tuturnya.
PT. Indo Nikel Karya Pratama kata Rahmat, dikabarkan memiliki wilayah pertambangan dengan konsesi seluas 3.047 hektare dan PT. Banggai Kencana Permai seluas 8.000 hektare. “Namun wilayah pertambangan PT. Banggai Kencana Permai meliputi dua kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Batui Selatan dan Moilong,” beber Rahmat.
Rahmat yang juga merupakan Ketua Himpunan Mahasiswa Batui Cabang Makassar, itu, mengaku, konflik masyarakat Batui dengan perusahaan hingga saat ini belum diselesaikan, namun pemerintah kembali memberikan ruang eksploitasi lagi terhadap pertambangan nikel.
“Kurang lebih 20-an lebih investasi yang ada di Kecamatan Batui, namun sampai hari ini tidak mampu mensejahterakan masyarakat. Apalagi, ditambah dengan adanya kehadiran perusahaan nikel yang pastinya akan mengarah pada konflik agraria,” ungkapnya.
Pertambangan nikel merupakan salah satu industri ekstraktif, yang bahan bakunya diperoleh langsung dari alam. Sehingga sangat berpotensi pada pengrusakan terhadap ekonomi, lingkungan, dan adat/budaya.
Sementara itu, menurut catatan Jatam Sulteng, basis utama pertumbuhan ekonomi di sektor tambang dan galian di Sulteng ditopang oleh kekerasan dan konflik perebutan lahan antara rakyat dengan investor atau perusahaan tambang. “Konflik-konflik yang muncul biasanya berupa kekerasan, pengusiran, kriminalisasi dan intimidasi,” tegas Rahmat. (awi)

 


Komentar

Berita Berikutnya

Dinsos Sulteng Bantu Sulbar

Dapur Umum Dibuka, Mobilisasi Tagana hingga Personel TKSK PALU, LUWUK POST– Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) membuka dapur umum di Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), untuk membantu penyintas korban gempa bumi yang melanda provinsi tersebut. Kepala Dinas Sosial Sulteng Ridwan Mumu mengatakan, dapur umum telah dibuka di depan kantor Badan […]
BANTU MAMUJU: Dapur Umum dari Dinas Sosial Provinsi Sulteng dibangun di Kantor BPN Sulbar di Mamuju, Jumat (17/1). [Foto: Dokumentasi Dinsos Sulteng]