Permohonan WinStar Diterima, Sukri: Kita Juga Dulu Seperti Itu

Redaksi Luwuk Post
Sukri Djalumang
Sukri Djalumang

LUWUK, LUWUK POST-Fungsionaris Partai Nasdem Kabupaten Banggai, Sukri Djalumang, angkat bicara soal permohonan gugatan Perselisihan Hasil (Pemilihan) WinStar, yang diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) RI, Senin (18/1).

Saat ditemui di ruang Komisi II DPRD Kabupaten Banggai, Selasa (19/1), politisi yang berpasangan dengan Sofhian Mile sebagai calon wakil bupati pada Pilkada Banggai 2015 ini, mengatakan, setiap permohonan gugatan yang diajukan ke MK, bisa diregistrasi meski syarat formilnya tidak terpenuhi.

“Permohonan itu tidak langsung ditolak (MK, red). Diterima dulu permohonannya. Kita (Smile-Suka, red) juga dulu seperti itu. Diterima dulu,” ujar Sukri, mengulang pengalaman Smile-Suka saat mengajuka permohonan gugatan PHP Pilkada Banggai di MK RI, 2015 silam.

Sukri menjelaskan, setelah permohonan diterima, MK akan mengeluarkan nomor registrasi, yang kemudian menjadi dasar KPU untuk menunda penetapan paslon terpilih. “Begitu prosesnya,” tandasnya.

Namun tidak sampai di situ. Setelah diregistrasi dan KPU menunda penetapan, MK selanjutnya akan mengagendakan sidang pendahuluan. Dalam sidang pendahuluan tersebut kata dia, MK akan memeriksa syarat selisih suara hasil rekapitulasi suara masing-masing paslon yang sebelumnya telah ditetapkan oleh KPU. Syarat selisih suara itu, merupakan ketentuan yang tertuang dalam regulasi.

“Di sidang pendahuluan itu nanti diperiksa syarat selisih suara. Sama seperti Smile-Suka dulu. Kalah di situ (sidang pendahuluan, red) karena selisihnya. Nah ini (PHP WinStar, red) selisihnya 12 persen lebih,” tandasnya.

Artinya, kepastian terkait gugatan PHP WinStar di MK, bukan pada registrasi perkara, namun akan ditentukan pada sidang pendahuluan.

“Ini prosesnya. Tapi mungkin proses ini hanya dua kali sidang. Permohonan dibacakan dan dibalas, langsung diketuk (diputuskan MK) mengacu UU syarat selisih suara itu,” tandasnya.

Senada, Fungsionaris Partai Golkar Kabupaten Banggai, Sarifudin Tjatjo berpendapat bahwa gugatan PHP WinStar hanya sampai pada sidang pendahuluan. Alasannya, selisih suara yang dipersyaratkan tidak terpenuhi.

“Sama dengan orang yang mau kawin. Kalau mendaftar diterima dulu. Nanti kalau syaratnya sudah dimasukkan, akan dilihat. Karena mungkin yang kawin ini sama-sama laki-laki, pasti ditolak karena aturannya,” cetusnya.

Diketahui, berdasar Peraturan MK (PMK) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, pasangan calon yang dapat mengajukan gugatan ke MK jika memiliki selisih suara sebesar 2 persen dari total suara sah, jika kabupaten atau kota tersebut memiliki jumlah penduduk kurang dari 250 ribu jiwa. Jika kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 250 ribu sampai 500 ribu jiwa, maka selisih perolehan suara paling banyak sebesar 1,5 persen dari total suara sah. Jika kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk 500 ribu jiwa sampai 1 juta jiwa, maka selisih perolehan suara paling banyak sebesar 1 persen dari total suara sah. Namun, jika kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa, maka selisih perolehan suara paling banyak sebesar 0,5 persen dari total suara sah.

Di kabupaten Banggai sendiri, presentase selisih suara terhadap gugatan yang dapat diterima oleh MK, yakni sebesar 1,5 persen. Pasalnya, Kabupaten Banggai masuk dalam kategori dengan jumlah penduduk 250 ribu sampai 500 ribu jiwa.

Jika bersandar pada selisih suara berdasarkan PMK tersebut, maka gugatan PHP yang diajukan WinStar dapat dipastikan tak memenuhi syarat.

Sesuai hasil rekapitulasi suara tingkat kabupaten yang ditetapkan oleh KPU, selisih suara WinStar (64.362 suara) dan paslon AT-FM (88.011 suara) dengan memperoleh suara terbanyak, lebih dari 12 persen. (and)

 


Komentar

Berita Berikutnya

Data Bantuan, Mudahkan Distribusi

PALU, LUWUK POST–Penyaluran bantuan untuk masyarakat Sulawesi Barat yang terdampak gempa bumi, perlu dikoordinasikan agar tepat sasaran. Sejauh ini, pemberian bantuan pribadi bisa langsung melalui lembaga donatur maupun lembaga kemanusiaan. Namun untuk jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) perlu didata. Sekretaris Kota Palu H Asri, mengatakan bantuan yang terdata akan memudahkan […]
MUDAHKAN DISTRIBUSI: Rapat koordinasi penyaluran bantuan untuk provinsi Sulawesi Barat, di kantor wali kota Palu Selasa (19/1). Bantuan yang terdata akan memudahkan distribusi bantuan kepada penyintas. [Foto Dok Pemkot Palu]