Rekonsiliasi untuk Maksimalkan Pelayanan

BANGGAI, LUWUK POST—Setelah perhelatan pemilihan umum, kinerja pemerintah daerah dinilai kurang memuaskan. Desakan agar perbaikan dilakukan mengemuka, setelah aksi massa beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua I DPRD Banggai Laut Patwan Kuba mendorong konsolidasi dan rekonsiliasi di internal eksekutif setelah Pilkada 2020. Hal ini agar tugas-tugas pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya.

“Sangat terasa di luar bahwa ada persoalan-persoalan perebutan posisi, adanya manuver-manuver pejabat di lingkungan eksekutif sehingga mengabaikan kewajiban kita untuk mengurus kepentingan publik contoh gaji tertunda, DPA 2021 belum jalan, karena kalau DPA tidak jalan masyarakat akan dirugikan,” katanya dalam pernyataan resminya.

Selain itu, DPRD Banggai Laut juga merekomendasikan kepada pemerintah daerah agar segera membayar gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), honorer, hingga anggota legislatif untuk Januari 2021. Rekomendasi itu dituangkan setelah rapat dengar pendapat ketika aksi massa, Senin (1/2). “Meminta kepada pemda atau Kaban BPKAD agar segera membayar apa yang menjadi hak para ASN, tenaga honor, termasuk anggota DPRD yang belum terbayarkan,” jelas  Patwan Kuba, Selasa (2/2).

Saat dikonfirmasi per telepon, Penjabat Sekretaris Daerah Ramli Nadjil mengaku tak tahu terkait gaji ASN apakah telah dibayarkan atau belum. “Saya belum tahu,” katanya yang kini sedang berada di luar wilayah Banggai Laut.

Penelusuran koran ini, terdapat ASN yang telah menerima upah, tetapi ada juga yang belum. Seorang tenaga pendidik mengakui, hingga Selasa (2/2) pesan pendek banking belum berdering.

Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Laut Idhamsyah memastikan tak ada masalah dengan daerah ini. Soal gaji ASN Januari 2021 yang belum terbayar akan segera dibayarkan bila terdapat pengajuan dari perangkat daerah. “Kondisi daerah ini tidak ada masalah, besok kalau OPD minta bayar, kita bayarkan,” ujar dia saat rapat dengar pendapat di parlemen, Senin (1/2).

Ia melanjutkan, BPKAD hanya sebagai juru bayar. Karena itu, Idhamsyah menjamin jika terdapat  OPD yang mengajukan pembayaran gaji Januari dan Febaruari akan dibayarkan.  “Sudah ada uang. Kalau ada TPP yang minta dibayar bulan Desember silakan,” ucap dia. (ali)