Keraton Kerajaan Banggai Jadi Perhatian Bupati Terpilih

Tahap Pertama, Pagar Bakal Direnovasi

BANGGAI, LUWUK POST-Pagar yang membatasi lingkungan Keraton Kerajaan Banggai dan rumah penduduk akan ditata. Bupati terpilih Kabupaten Banggai Laut Sofyan Kaepa meyakinkan perencanaannya telah selesai.

Sofyan mengungkapkan, pembangunan pagar beton bagian belakang telah direncanakan, total pembiayaannya sekitar Rp 10 miliar. “Saya sudah minta gambar dan sudah ada. Setelah dilantik saya akan ke Jakarta membawa ini,” terangnya, Senin (8/2).

Selama ini, Keraton Kerajaan Banggai di bawah pengawasan dan pemeliharaan Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo.

“Keraton ini pemeliharaan, pengawasannya itu di Gorontalo.  Bagaimana bisa bagus kalau pengawasannya di Gorontalo,” ujar dia.

Karena itu, ia telah menyampaikan kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Laut, Ruslan Tolani agar disiapkan pembiayaan untuk Keraton Kerajaan Banggai. “Pembiayaannya, bukan pengawasan,” tuturnya.

Pantauan koran ini, pagar bagian belakang yang hendak direnovasi itu memang telah kusam. Sejak lama tak diperbaiki.

Keraton Kerajaan Banggai masuk dalam cagar budaya. Itu sesuai Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM 11/PW007/MKP 03, bersama dengan gedung Mulo di SMP Negeri 1 Banggai yang kini telah tiada berganti ruang kelas baru. Kemudian makam Tandu Alang atau Tengku Alam, Makam Prins Mandapar atau Raja Banggai Pertama, bekas benteng Portugis, serta bekas banteng tradisional.

Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo, Muhamad Natsir, menerangkan, secara umum undang-undang memerintahkan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk melestarikan cagar budaya. “Artinya, semua tingkatan pemerintahan ini bisa melakukan upaya pelestarian terhadap cagar budaya atau yang diduga cagar budaya,” tuturnya saat dihubungi Harian Luwuk Post, Selasa (13/10/2020).

Pemerintah pusat memiliki Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB). ujar dia, BPCB salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah langsung Dirjen Kebudayaan. Tugasnya, terkait dengan pelestarian cagar budaya. “Jadi pada dasarnya boleh (pemerintah daerah mengalokasikan pemeliharaan, Red),” tuturnya. (ali)