PALU, LUWUK POST–Pelayanan publik di Indonesia makin baik. Ombudsman RI mencatat laporan maladministrasi pelayanan publik dari tahun ke tahun makin sedikit.
Wakil Ketua Ombudsman RI Lely Pelitasari Soebekty pada laporan tahunan Ombudsman RI secara virtual, Senin (8/2) menyampaikan jumlah laporan masyarakat setiap tahun relatif stabil. Namun jumlah rekomendasi menurun secara tajam.
Hal ini dikarenakan laporan dapat diselesaikan sebelum tahap rekomendasi.
Pada sisi lain, kata Lely dalam kurun waktu 5 tahun kami melihat kecenderungan baru dimana masyarakat mulai banyak menggunakan saluran pengaduan untuk berkonsultasi.
“Hal ini menunjukkan perkembangan yang positif tentang kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam merespons pelayanan publik,” kata Lely.
Laporan tahunan Ombudsman RI dibuka Presiden RI Joko Widodo dan diikuti oleh kepala daerah se Indonesia termasuk Wakil Gubernur Sulteng Rusli Baco Dg Palabbi.
Menurut Wakil Ketua Ombudsman, dalam masa pandemi Covid-19 yang menuntut penerapan penormalan baru mendorong penyelenggara layanan dengan transformasi berbasis digital.
Presiden RI Joko Widodo meminta lembaga negara diharapkan mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang prima, yang cepat, yang profesional dan berkeadilan. Sebab, untuk mewujudkan pelayanan prima dan berkelanjutan, diperlukan transformasi sistem tata kelola dan budaya kerja birokrasi.
“Kita dari budaya senang dilayani menjadi budaya melayani, kita juga punya kerja besar untuk mengubah model pelayanan birokrasi yang selama ini ini terjebak pada hal-hal yang bersifat prosedural, bersifat administratif dan menjadi pelayanan publik yang menekankan pada kecepatan inovatif, berorientasi pada hasil. Untuk sebuah kerja sama, memerlukan partisipasi masyarakat dan juga memerlukan pengawasan berupa kritik dan dukungan,” kata Presiden Jokowi.(bas)