Risal Inginkan PK Golkar Menjadi Lumbung Aspirasi Rakyat

Redaksi Luwuk Post
MUSCAM GOLKAR: Ketua DPD Golkar Bangkep saat memberikan sambutan dalam kegiatan Muscam di Desa Lumbi-lumbia, Kecamatan Buko Selatan, Kamis (4/2/2021). [Foto : Golkar Bangkep]
MUSCAM GOLKAR: Ketua DPD Golkar Bangkep saat memberikan sambutan dalam kegiatan Muscam di Desa Lumbi-lumbia, Kecamatan Buko Selatan, Kamis (4/2/2021). [Foto : Golkar Bangkep]

SALAKAN, LUWUK POST-Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), Muh Risal Arwi, menyatakan akan menjadikan Pengurus Partai Golkar di tingkat Kecamatan (PK) menjadi lumbung aspirasi rakyat.

Kehendak itu disampaikan Risal—sapaan akrab Muh Risal Arwie—saat memberikan sambutan dalam kegiatan Musyawarah Kecamatan (Muscam) Partai Golkar yang di laksanakan di Desa Lumbi-lumbia Kecamatan Buko Selatan, Kamis (4/2/2021).

Menurutnya keterpilihan Ketua PK merupakan hasil seleksi terbaik dari para pengurus golkar di tingkat desa (PD). Hal ini tentunya dianggap benar-benar bisa menghadirkan peran partai di tengah-tengah aspirasi rakyat di wilayah kecamatan.

“Bagaimana kita mau duduk jadi wakil rakyat sementara kita sendiri tidak pernah hadir di tengah-tengah rakyat,” ujar Risal.

Dia menjelaskan, secara politik kemenangan itu bukanlah mimpi dan cita-cita, melainkan perkerjaan ril dimana rakyat bisa menjadikannya sebagai tempat sandaran utama dalam pendistribusian keadilan dan kesejahteraan. Sehingga lanjut dia, rakyat benar-benar mengetahui bahwa partai punya peran besar dalam perwujudan aspirasi. Dengan begitu partai tidak terkesan hanya sekadar melontarkan janji.

“Setelah muscam selesai, cari sekretariat, kita akan mengubah wajah kepemimpinan dan kepengurusan tingkat kecamatan menjadi lumbung aspirasi rakyat, tempat orang mengeluh tentang sulitnya pelayanan administrasi kependudukan, pemerataan pembangunan, bantuan dan sebagainya,” tandasnya.

Saat ini, kata dia, partai Golkar telah membuktikan hal itu di DPRD. Dimana, keterlambatan penetapan APBD tahun 2021 di DPRD merupakan bagian dari upaya fraksi Golkar untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Utamanya di dapil tiga dan empat. Karena menurut dia apa yang tertuang dalam dokumen itu belum mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap rakyat.

“Maka saya tahan itu barang. Dalam artian saya bongkar dan saya masukkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Saya mau tidak ada lagi ketertinggalan wilayah. Masa Buko Selatan mundur, Buko mundur, Bulagi, Bulagi Selatan mundur, wilayah lainnya maju? Nanti kalau sudah sejajar, baru kita sama-sama berjalan di 2024,” paparnya.

Karena itu memang prinsip penganggaran dan prinsip penyusunan APBD yang tertuang dalam Permendagri 64 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan yang mengisyaratkan APBD itu dipergunakan untuk memperkecil ketertinggalan kesenjangan antar wilayah.

Dia juga menyampaikan bahwa Golkar adalah satu-satunya fraksi yang menolak untuk menandatangani APBD tahun 2021 sebelum tuntutan kesejahteraan dan kesenjangan wilayah dapil tiga dan empat dibangun. Termasuk diantaranya pembangunan jalan yang menguhubungkan beberapa desa.

“Bayangkan kalau dokumen itu tidak dibongkar, pemda hanya menyediakan anggaran sebanyak Rp 56  miliar untuk membangun jalan, jembatan, irigasi, sedangkan belanja pegawai Rp 144 miliar,” tukasnya. (tr-01)


Komentar

Berita Berikutnya

Karang Taruna Sikarimanang Bongganan Galang Dana Bantu Korban Kebakaran

SALAKAN, LUWUK POST-Korban kebakaran 11 rumah Desa Bongganan, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), menuai simpati dari berbagai pihak. Terlebih Karang Taruna Sikarimanang Desa setempat yang melakukan penggalangan dana sejak, Senin (8/2/2021). Aksi peduli sosial tersebut dilaksanakan di dua titik yakni di Tugu Desa Bongganan dan Perempatan Gudang Semen kompleks […]
PENGGALANGAN DANA: Anggota Karang Taruna saat melakukan penggalangan dana untuk korban kebakaran Desa Bongganan, Selasa (9/2/2021). [Foto: Rifan/Luwuk Post]