Tertinggi Kedua di Sulteng, Pemda Bangkep Bentuk Tim Turunkan Angka Stunting

SALAKAN, LUWUK POST-Dalam merespon tingginya angka gangguan pertumbuhan (stunting) di Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), pemerintah daerah membentuk tim percepatan penurunan angka stunting.

Hingga saat ini Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) masih konsisten menempati posisi kedua dengan angka stunting tertinggi di Sulawesi Tengah (Sulteng). Angka tersebut tersebar di 15 desa dari enam kecamatan.

Sekretaris Daerah, Rusly Moidady kepada wartawan, Jumat (29/1/2020) mengatakan, kondisi itu bukan saja menarik perhatian khusus pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat pun demikian.

“Makanya kemarin (28/1) itu diadakan rapat tim. Dalam pertemuan itu merumuskan langkah-langkah kita dalam rangka penurunan angka stunting itu,” jelas Rusly di ruang kerjanya.

Secara teknis, lanjut dia, ada dua instansi yang berperan sebagai narasumber dalam pertemuan itu yakni Bappeda dan Dinas Kesehatan. Sebab kedua instansi tersebut berperan aktif dalam tim. Tapi secara keseluruhan, hampir semua OPD dilibatkan dalam rencana aksi itu.

Beberapa hal yang menjadi tanggung jawab pemda dalam hal ini, diantaranya, membentuk tim. Selanjutnya tim akan mendapatkan pembekalan untuk kegiatan sosialisasi ke desa-desa.

Secara berkala, tim tersebut akan dievaluasi setiap bulan terkait perkembangan capaian target yang telah ditetapkan. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana efektifitas aksi yang dilakukan.

“Teknisnya nanti tanya di Bappeda atau Dinas Kesehatan. Yang jelas, kalau kebanyakan anak-anak stunting, berarti itu ada yang bermasalah dengan masalah gizi. Terutama seribu hari pertama kehidupan bayi, itu yang harus dijaga, terutama suplai gizinya, supaya dia terpenuhi,” papar dia.

Sambung Rusli, jika tumbuh kembang bayi gagal, hal itu akan berdampak pada kecerdasannya.

“Bagaimana daerah ini bisa menyipakan generasi yang bisa membangun daerah kedepannya,” imbuhnya.

Program penurunan angka stunting sebelumnya telah dilaksanakan sejak beberapa tahun terakhir. Hanya saja menurut Rusli, belum terorganisir dengan baik. Anggarannya dialokasikan di beberapa OPD, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, KB, bahkan di desa-desa juga diadakan.

Namun demikian belum dilakukan segencar seperti tahun 2021 hingga 2022 kedepan. Olehnya itu pihaknya berharap juga nanti masyarakat bisa turut serta mendukung program tersebut, sehingga angka stunting bisa segera diturunkan.

“Sebab menurutnya hal tersebut terkait dengan pola asuh terhadap anak-anak, utamanya saat proses kehamilan. Saat itu sang ibu harus banyak makan ikan dan dan telur untuk memenuhi kebutuhan protein bayi,” tukas dia. (tr-01)