LUWUK, LUWUK POST-Selama bertahun-tahun Pelabuhan Rakyat Luwuk kondisinya memprihatinkan. Pemerintah Kabupaten Banggai tak mengalokasikan dana yang besar untuk membenahi fasilitas publik itu, meski setiap tahun menghasilkan pendapatan asli daerah.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Tasrik Djibran menjelaskan, pengelolaan administrasi di daratan menjadi urusan pemerintah kabupaten, sementara pelayaran menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. “Jadi dipisahkan, sehingga sampai sekarang kita masih punya kewenangan,” katanya.
Karena itu, pembenahan ruang tunggu, area parkir, dan dermaga menjadi tugas pemerintah Kabupaten Banggai. Ketika memimpin Dinas Perhubungan, Tasrik telah beberapa kali mengusulkan pembenahan Pelabuhan Rakyat. “(Kewenangan ) kami, cuma itulah,” ujar dia.
Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu menjelaskan Pelabuhan Rakyat Luwuk dibangun ketika Banggai dan Banggai Laut masih berstatus kecamatan. Dalam prosesnya, dua daerah itu menjadi otonomi baru, sehingga sesuai regulasi pelayaran antarkabupaten menjadi kewenangan pemerintah provinsi. “Itu dibangun sekitar 1974,” tuturnya.
Kini Pelabuhan Rakyat tidak hanya melayani penyeberangan dua daerah itu, tetapi kapal-kapal rakyat yang menuju Kabupaten Taliabu juga memanfaatkan fasilitas itu. Karena itu, transaksi perdagangan di pelabuhan itu kian meningkat tanpa didukung fasilitas yang memadai.
Komitmen pembenahan Pelabuhan Rakyat datang dari Bupati terpilih Kabupaten Banggai Amirudin Tamoreka. Saat mengunjungi Kabupaten Banggai Laut, Ia menyampaikan rencananya membenahi pelabuhan karena masuk dalam visi dan misinya, sehingga dalam rentang waktu 1-2 tahun ke depan bisa terealisasi. “Saya ingin pelabuhan ke tiga pulau ini jadi yang terindah seperti di Batam, Singapura, atau Johor,” katanya.
Tasrik Djibran mengakui, Amirudin Tamoreka telah menyampaikan rencananya itu. Dermaga Pelabuhan Rakyat akan didesain mengikuti pergerakan naik turunnya air laut. Ia memperkirakan dengan nilai investasi Rp 100 miliar dari APBD, Pelabuhan Rakyat menjadi sangat mewah. “Bahkan nantinya akan ada penyeberangan dari Tanjung ke Gedung Nasional,” jelas dia.
Tasrik sepakat dengan Pelabuhan Rakyat yang menjadi salah satu ikon daerah. Selain itu, menjadi sumber pendapatan daerah melalui retribusi masuk yang dipungut selama ini. “Aksesnya enak, pendapatan daerah bisa naik,” ujarnya. (ali)