Terkendala Anggaran, Belum Ada Pemetaan Bencana

Redaksi Luwuk Post
BELUM PETAKAN BENCANA: Kantor BPBD Banggai di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. Sampai saat ini Pemda Banggai belum melakukan tinjauan untuk memetakan daerah-daerah yang berpotensi dilanda bencana. [Foto: Majid/Luwuk Post]

LUWUK, LUWUK POST— Kabupaten Banggai selalu dibayang-bayangi dengan ancaman bencana alam seperti gempa bumi, angin puting beliung, tanah longsor, dan banjir.

Berdasarkan data Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Sulteng mengenai informasi bencana mulai dari 2018 sampai 2020, bencana yang paling sering terjadi di Kabupaten Banggai adalah banjir.

Selama kurun waktu tiga tahun, tercatat sebanyak 1.298 warga yang terdampak dan dua wilayah yang sering mengalami bencana banjir adalah Desa Bantayan, Kecamatan Luwuk Timur, dan Desa Minangandala, Kecamatan Masama.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banggai, Aris Kalatasik menjelaskan, pihaknya berupaya untuk meminimalisir dampak bencana dengan cara melakukan tinjauan bencana lalu dipetakan daerah-daerah mana saja yang sering dilanda bencana alam. Selain itu, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam usaha pencegahan dan penanggulangan bencana.

“Itulah mengapa dibutuhkan tinjauan bencana di wilayah Kabupaten Banggai untuk pemetaan wilayah yang berpotensi bencana, sehingga usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan bencana bisa lebih terstruktur,” papar Aris.

Sejauh ini, tinjauan bencana sudah diusulkan sejak lima tahun lalu, tapi belum telaksana karena terkendala dana. Lebih jauh Aris menjelaskan, harusnya sebelum pembangunan infrastruktur terlebih dahulu dilakukan tinjauan bencana agar mengedepankan keselamatan masyarakat dibandingkan pembangunan infrastruktur. “Dan ini juga bisa memberikan nilai ekonomis ketika nanti investor menanamkan modal, karena yang mereka akan tanyakan duluan adalah tinjauan bencana,” bebernya.

Soal peran masyarakat dalam usaha pencegahan bencana, Aris menyatakan, pada 2019 lalu, pihaknya telah beberapakali melaksanakan program-program edukasi kepada masyarakat sebagai bentuk pencegahan dan penanggulangan bencana. Hanya di tahun 2020 lalu belum bisa melaksanakan  program ini lantaran terkendala bencana nonalam yaitu wabah Covid-19.

Salah satu program edukasi bencana itu adalah Desa Tangguh Bencana, yang telah dibentuk di lima kecamatan. Secara garis besarnya, program ini dimaksudkan agar masyarakat memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan.

“Teknisnya masyarakat diajarkan bagaimana secara sigap menghadapi bencana seperti menentukan jalur evakuasi ketika terjadi bencana,” terang Aris seraya menyatakan program Keluarga Tangguh Bencana (Katana) akan dilanjutkan di tahun ini. (tr-03)

 


Komentar

Berita Berikutnya

Paisu Pok dan Kebutuhan Dasar Peling Barat

Sudah 2 dasawarsa Banggai Kepulauan (Bangkep) menjadi daerah otonom, tetapi sampai saat ini tiga Kecamatan di wilayah Peling Barat belum juga memperoleh pelayanan dasar yang memadai. Swafoto kunjungan ke Danau Paisu Pok, belakangan berseliweran di media sosial. Di Kecamatan Bulagi, Bulagi Selatan, dan Bulagi Utara, listrik hanya menerangi 12 jam, […]