Bedah Persoalan Agraria Banggai dan Perampasan Tanah Lewat Seminar

Abdy Gunawan
Seminar “Implementasi Kebijakan Reforma Agraria Di Kabupaten Banggai” (16/6) [Foto: Abdy Gunawan/Luwuk Post]

LUWUK, LUWUK POST.id – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kabupaten Banggai, Konsorsium Pembaharuan Agraria, dan Organisasi Kolektif Pemuda mengadakan kegiatan seminar dengan tema “Implementasi Kebijakan Reforma Agraria Di Kabupaten Banggai,” pada Rabu (16/6)  di Hotel Santika Luwuk, Kelurahan Tombang, Kecamatan Luwuk Selatan.

“Kegiatan ini dilatar belakangi adanya keresahan masyarakat Kabupaten Banggai terhadap konflik agraria yang jumlahnya cukup masif,” ujar Ketua PMII Banggai, Muh. Erwinsyah.

Terkait tujuan dilaksanakanya kegiatan tersebut, ia menambahkan, seminar diadakan untuk mendapatkan pengetahuan, informasi dan data terupdate terkait implementasi kebijakan reforma agraria di Kabupaten Banggai. Serta Sebagai sarana berdiskusi berbagi pengetahuan situasi di daerah yang berkorelasi dengan perlindungan Wilayah Kelola Rakyat.

Badan Pusat Statistik (BPS) menghimpun data penduduk miskin pada bulan Maret 2018 di Sulawesi Tengah tercatat sebanyak 420,21 ribu jiwa (14,01%) dari jumlah total penduduk saat ini 2.921.700. Jumlah tersebut lebih tinggi dari posisi September 2017 sebanyak 423,27 ribu jiwa yang tercatat sebesar 14,22%.

Jika dibagi berdasarkan desa dan kota maka dari total 420,2 jiwa penduduk miskin di Sulawesi Tengah, sebesar 15,48 % penduduk miskin berada di pedesaan, dan sisanya adalah warga perkotaan. Jika melihat sebaran investasi perkebunan dan pertambangan semuanya berada di wilayah-wilayah pedesaan, namun pada kenyataannya tidak mampu membawa rakyat pedesaan keluar dari dekapan kemiskinan. Belum lagi jika melihat praktek-praktek korporasi ini dalam melakukan aktivitasnya di lapangan, mereka kerap merampas tanah-tanah rakyat dan menggunakan kekerasan lewat aparat keamanan dan militer.

Hal itu mereka lakukan untuk memuluskan perampasan wilayah kelola rakyat yang sudah sejak lama dijaga dan dilestarikan oleh rakyat untuk keberlangsungan hidup mereka, dalam sekejap berubah menjadi ribuan jutaan hektar deretan blok-blok perkebunan sawit dan lubang-lubang tambang.

“Bagi kami inilah faktor yang paling mempengaruhi tingkat kemiskinan di daerah yaitu konversi wilayah kelola rakyat menjadi areal perkebunan dan pertambangan,” imbuhnya.

Perihal teknis kegiatan seminar, ia menambahkan, narasumbernya yaitu Bupati Sigi, Moh. Irwan Lapatta, S.Sos, M.Si, Aktivis Agraria Sulteng, Eva Bande, Kepala Dinas ATR/BPN Kabupaten Banggai, Akademisi UNTIKA, Dr. Isnanto Bidja, SH., MH dan yang bertindak sebagai moderator yaitu Apditya Sutomo S.AP. Sebelumnya kegiatan dibuka oleh Bupati Banggai, Amirudin Tamoreka. Seminar tersebut dihadiri oleh Organisasi Kepemudaan, Buruh dan para korban konflik agraria di Kabupaten Banggai.

Di Sela-sela sesi materinya, Dr. Isnanto Bidja, SH., MH menyebutkan, kebijakan terkait agraria yang tidak berpihak kepada rakyat tetapi malah hanya mengakomodir kepentingan konglomerat, pemilik modal dan partai politik adalah kejahatan yang berbentuk produk hukum.

“Pemerintah Kabupaten Banggai harus menjadikan permasalahan agraria menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,” sambung Eva Bande saat memaparkan materi. (abd)

 


Komentar

Berita Berikutnya

Berinovasi, KBMKB di Kota Palu Aktifkan BUMO dengan Berwirausaha

  PALU, LUWUK POST- Keluarga Besar Mahasiswa Kabupaten Banggai (KBMKB) di Kota Palu mengaktifkan Badan Usaha Milik Organisasi (BUMO). Salah seorang Dewan Pembina KBMKB, Moh. Fadhel Abd Wadhut mengatakan, pembentukan BUMO dilakukan dengan berbagai alasan yang cukup mendasar. Pertama, dengan BUMO ini pihaknya bisa menghasilkan finansial yang dapat mengisi kas […]