Vaizal Nuzul dan kawan-kawan melaksanakan aksi tolak perpanjangan PPKM di sekitar tugu Adipura (19/7). [Foto: Abdy Gunawan/Luwuk Post]
LUWUK, LUWUK POST.id – Beberapa orang yang berasal dari kalangan pekerja seni dan pengelola Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) menyuarakan kritikan terkait pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dianggap menyengsarakan kehidupan perekonomian masyarakat menengah ke bawah, lewat aksi di sekitar tugu Adipura, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, pada hari Senin (19/7) dari pukul 10.00 hingga 11.30 Wita, kemudian dilanjutkan lagi pada pukul 16.00 Wita sampai adzan magrib berkumandang.
Lewat sosial media pribadinya, Muh. Faisal S.Sos, salah satu musisi Kabupaten Banggai yang merupakan penggagas aksi, mengajak warga Banggai yang merasa dirugikan akibat penyelenggaraan PPKM, untuk hadir dan menandatangani petisi penolakan terkait perpanjangan kebijakan tersebut.
Dengan sangat sederhana, pria yang akrab disapa Vaizal Nuzul ini, membentangkan kain berwarna putih di trotoar yang berada di depan tugu Adipura sembari dirinya menggenggam karton bertuliskan penolakan terhadap perpanjangan PPKM.
Orang-orang silih berganti datang memberikan dukungan. Baik dalam bentuk pencantuman tanda tangan terhadap petisi, maupun ikut aksi bersama-sama dengannya menggunakan karton yang mereka bawa dari rumah. Ada pemilik rumah makan, kedai kopi, organisasi, pedagang dan komunitas anak muda. Vaizal menyarankan untuk tetap mematuhi protocol kesehatan, dengan tidak berlama-lama di lokasi, langsung pulang setelah tanda tangan dan selalu menggunakan masker.
“PPKM sangat merugikan cafe, kedai dan resto yang sejatinya memulai usaha dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. PPKM membatasi Kami selaku pegiat seni, musisi, pengamen dalam berkarya dan menjual jasa Kami. Yah memang penghasilan kami dari karya dan jasa tampil di tempat-tempat yang saya sebutkan,” ujar Vaizal.
Ia juga menambahkan, PPKM meresahkan mereka sebagai pekerja harian yang pendapatannya diperoleh hari itu dan habis hari itu juga untuk memenuhi kebutuhan mereka dan Keluarga. Ia meminta agar PPKM di Kabupaten Banggai dapat dikaji kembali dan direvisi supaya lebih berpihak kepada rakyat menengah ke bawah.
PPKM kurang tepat untuk diterapkan di Kabupaten Banggai, karena berbeda dengan kondisi area Jawa dan Bali yang lebih padat penduduk sehingga lebih cepat penyebaran virusnya, jadi PPKM yang diberlakukan terkesan tanpa kajian konkrit terkait solusi atas dampak jika hal itu diterapkan.Terkesan Copy dan Paste dari Surat Edaran Pusat.
“Karena mau beli segala kebutuhan harus pakai uang dan bukan minta pada Pemerintah. Bagaimana kami bisa diam di rumah dan tidak melakukan apapun, sementara kami harus memenuhi kebutuhan perut dan bayar tagihan Listrik, Air, sekolah anak, cicilan bank dan lain-lain” imbuhnya.
Dalam waktu dekat, Vaizal dan kawan-kawan akan melakukan Long March ke kantor Bupati dan menyerahkan petisi berisi penolakan dan pengkajian kembali perihal pelaksanaan PPKM. (abd)