Belum Ada Solusi Konkrit Bagi Petani Sawit Batui, Mediasi Pemda Dinilai Tidak Selesaikan Persoalaan

Abdy Gunawan
Beberapa Petani Sawit dan Masyarakat Batui di Kantor Bupati Banggai melakukan evaluasi seusai rapat digelar (15/9) [Foto: Istimewa]

LUWUK, LUWUK POST.id – Front Petani Batui Lingkar Sawit (FPBLS) menyayangkan hasil rapat mediasi Pemerintah Daerah dengan PT.Sawindo Cemerlang (15/9) yang dinilai tidak menghasilkan solusi konkrit dan belum mampu menyelesaikan persoalan hak-hak Petani Sawit yang belum dilunasi pihak perusahaan.

Melalui Koordinator Umum mereka, Moh.Sugianto Adjadar, FPLBS merasa forum yang berlangsung alot tersebut, tidak membicarakan persoalan bagi hasil yang seharusnya menjadi tanggung jawab PT. Sawindo Cemerlang untuk diberikan kepada Petani Sawit Batui sesuai perjanjian awal.

“Walaupun tanaman Sawit adalah milik PT.Sawindo Cemerlang, tetapi lahan tersebut masih menjadi milik petani, bersertifikat dan pajaknya mereka bayar setiap bulan. Lantas, bagaimana petani akan memenuhi kebutuhan hidup sedangkan perkebunan mereka telah dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit tanpa ganti rugi. Malahan jika mereka mencoba untuk panen, mereka dikriminalisasi dengan tuduhan pencurian. Padahal, PT.Sawindo yang telah melakukan wanprestasi terhadap petani,” ujar pria yang akrab disapa Gogo.

Selain bagi hasil yang belum diselesaikan, Gogo menambahkan, permasalahan utang sebesar Rp. 64 juta yang menjadi beban petani pun tidak dibicarakan secara lebih mendetail. Ia menjelaskan lebih lanjut, utang didasari atas fakta bahwa dari mulai penanaman hingga peremajaan pohon kelapa sawit, dilakukan oleh PT.Sawindo Cemerlang, sehingganya petani sawit batui wajib mengembalikan biaya aktivitas tersebut lewat uang bagi hasil tadi.

“Faktanya adalah, utang yang dimaksud tidak jelas sudah berapa yang terlunasi, padahal hal ini telah berlangsung selama beberapa tahun, seakan-akan hutang hanya menjadi dalih agar Petani tidak menuntut hak mereka,” imbuh dia.

Hasil rapat mediasi yang langsung dipimpin oleh Bupati Banggai, Amir Tamoreka dan dihadiri oleh Manajemen PT. Sawindo Cemerlang menyimpulkan agar PT. Sawindo Cemerlang dan Petani melakukan pembenahan ulang terhadap Koperasi Sawit Maleo Sejati (SMS) untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara kedua bela pihak.

“Kami menganggap kesimpulan ini tidak dapat mengakomodir permintaan petani secara efektif dan menyeluruh, karena sudah bertahun-tahun, tetapi keberadaan koperasi SMS tidak meringankan beban petani, bahkan hanya memperkuat legitimasi perusahaan,” sambung Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Banggai itu.

Diakhir wawancaranya dengan Pewarta, ia menegaskan, Pemda lebih baik segera melaksanakan rekomendasi DPRD Kabupaten Banggai yang diperoleh setelah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemda, PT.Sawindo Cemerlang, dan Petani Batui (17/2). Isi surat rekomendasi itu yakni,  menyelesaikan  hak-hak  petani  plasma  yang  tergabung  dalam  PT.  Sawindo  Cemerlang  yang  belum  dibayarkan  serta  mengembalikan hak-hak  tanah  yang  bersertifikat  milik  petani  plasma  untuk  dikelola  sendiri  sebanyak  58  orang  dan  22  orang  yang  memiliki  SKPT  diselesaikan  sesuai  aturan  yang  berlaku. (abd)


Komentar

Berita Berikutnya

Pengelolaan Dana BOS di Banggai Membaik, Disdik Banggai Terima Kunker Disdik Morut

LUWUK, LUWUK POST.id – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Banggai mendapat kunjungan kerja (Kunker) Disdik Kabupaten Morowali Utara (Morut) dalam rangka kegiatan belajar bersama (studi banding) terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Sakip) dan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten di Disdik Banggai, pada hari Rabu (15/9). Menurut Keterengan Plt.Sekretarus […]