Peringati HANTARU Ke-61, BPN Bangkep Dorong Percepatan Pemulihan Ekonomi
Upacara yang digelar di halaman Kantor BPN Bangkep itu dihadiri Sekretaris Daerah, Rusli Moidady yang bertindak sebagai pembina upacara. Turut hadir, Kepala Dinas PUPR, Asrin; Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Rahman Hasan; Kepala Bapenda Din Lamasada, dan Kepala Dinas PTSP, Muis Abd. Latif, serta seluruh undangan lain.
“Pada peringatan hari agraria dan tata ruang tahun 2021 ini, kita mengusung tema percepatan pemulihan ekonomi melalui pelayanan tata ruang pertanahan yang profesional,” kata ketua BPN, Sofyan Jalil dalam sambutan tertulisnya yang dibawakan Sekretaris Daerah Bangkep, Rusli Moidady.
Hal itu dimaksudkan untuk melaksanakan UU Cipta Kerja dan turunannya untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat indonesia, dengan cara memberikan kemudahan berusaha terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, serta mendorong investasi.
Salah satu tujuan UU Cipta Karya dan UU Cipta Kerja yaitu memperbaiki persoalan perizinan kegiatan berusaha, telah memberikan ruang lebih luas dan peran penting bagi tata ruang sebagai ujung tombak dalam memberikan izin berusaha.
Dukungan kemudahan perizinan diberikan melalui penyederhanaan persyaratan. Setidaknya saat ini, hanya ada tiga persyaratan dasar yang dibutuhkan untuk berusaha yaitu, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Persetujuan Lingkungan dan Detail Tata Ruang.
“Sejalan dengan percepatan semangat pemulihan ekonomi nasional hari ini akan diluncurkan sistem Pendaftaran Online Aplikasi Loketku dan Aplikasi Permohonan Informasi Online,” kata Kepala BPN.
Kepala Kantor BPN Bangkep, Mardianto, kepada awak media ini menyebut salah satu program BPN yang saat ini dilaksanakan oleh BPN Bangkep terkait dengan percepatan pemulihan ekonomi, yaitu Pemberdayaan Tanah Masyarakat.
Pada program tersebut, BPN bersama 13 OPD teknis, seperti Dinas Pertanian, Dinas PTSP, Dinas PU, Diskoperindag, Bappenda, dan Dinas Perumahan, Dinas Perikanan dan sebagainya, membentuk Tim Pelayanan Akses (TPA) atau diistilahkan ‘Access Reform’. Diketuai, Kepala BPN Bangkep, dan Wakil Ketua, Sekda.
Menurut Mardianto, program itu memberikan kesempatan bagi masyarakat, untuk menjadikan sertifikat tanah sebagai modal usaha secara optimal. Program yang baru dimulai tahun 2021 tersebut sudah diberlakukan di tiga desa.
“Kalau mereka misalnya punya usaha sepertu bengkel, mereka bisa jadikan jaminan hutang, tapi kalau mereka misalnya petani atau nelayan, mereka bisa manfaatkan sertifikat itu secara optimal,” kata Mardianto.
Dijelaskan, Mardianto, sebagai program berkelanjutan, pihaknya telah merekrut delapan orang konsultan lapangan (Field Staff) untuk melakukan pendampingan serta pendataan terhadap 400 Kepala Keluarga ditargetkan tahun 2021, dari tiga desa yang menjadi sasaran pemberlakuan program tersebut.
Sehingga masing-masing konsultan bertanggung jawab terhadap 50 Kepala Keluarga. Beberapa hal penting yang jadi objek data konsultan diantaranya, penghasilan, pekerjaan, kondisi rumah, anggota keluarga, dan sebagainya.
Lanjut Mardianto, data yang diperoleh dari lapangan, akan menjadi acuan pendistribusian bantuan. Dengan demikian, bantuan yang diberikan akan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Jadi, ada aplikasi yang sudah ditetapkan kementerian, itu yang kita pakai untuk mendata warga itu. Alhamdulillah, datanya sudah lengkap, dan kita sudah ekspos ke tim tadi, lebih pentingnya, respon masyarakat itu sangat baik,” cetusnya.
Dia mencontohkan keberhasilan petani kemiri di Desa Bakalinga. Dituturkanya, harga perkilo kemiri tanpa kulit lebih menguntungkan daripada yang pakai kulit. Rp. 3000 perkilo gram untuk yang masih berkulit. Sedangkan tanpa kulit sampai Rp. 5000 Perkilo gram.
Sehingga untuk memberikan keuntungan besar bagi petani kemiri di Desa itu, Dinas Pertanian sebagai bagian dari TPA memberikan bantuan alat pemecah kemiri.
“Alhamdulillah respon masyarakat sangat luar biasa. Dan program seperti yang diharapkan masyarakat. Tapi kita tidak bisa mengintervensi, kita hanya bisa menyatukan mereka. Karena ujung-ujungnya kembali ke kebijakan pemerintah daerah, terkait pemanfaatan tanah itu,” jelas dia.
Menurut dia, pihaknya hanya bisa menyiapkan legalitas tanahnya. Kemudian mengkordinasikan acces reform-nya dengan OPD terkait.
Selain program Pemberdayaan Tanah Masyarakat, BPN Bangkep juga menargetkan ribuan sertifikasi bidang tanah untuk tiga Program yaitu PTSL sebanyak 2700 bidang tanah untuk 11 Desa, di tiga Kecamatan, dan Redistribusi Tanah, BPN Bangkep menargetkan 2400 bidang.
Bagusnya, menurut dia, program tersebut perolehan tanahnya dari pelepasan kawasan hutan. Kawasan Hutan yang sudah dikelola masyarakat tapi belum mendapat legalitas karena masih masuk kawasan hutan, saat ini sudah dilepaskan menteri KLHK sejumlah 650 Hektar. 2400 bidang diantaranya sudah disertifikasi.
“Insya Allah lima ribu sertifikat tanah yang ditargetkan dari seluruh program akan selesai pada oktober tahun ini,” ucap Mardianto.
Sementara itu Sekda Bangkep, Rusli Moidady memberikan apresiasi terhadap capaian target BPN Bangkep sejauh ini, terutama dalam hal pensertifikatan tanah.
“Apalagi saat ini ada program selanjutnya dari pertanahan terkait dengan ‘access Reform’, yakni bagaimana masyarakat kita yang memperoleg sertifikat itu memperoleh akses permodalan,” nilai Sekda.
Sehingga, pelaku UMKM, petani dan nelayan yang memperoleh sertifikasi tanah bisa memanfaatkan sertifikat itu untuk memaksimalkan pengembangan usaha mereka. Sebab saat ini, masyarakat sudah mendapat sertifikat secara gratis, tapi belum dimanfaatkan. Padahal, tujuan pemerintah adalah bagaimana sertifikat itu dimanfaatkan untuk perekonomian.
“Alhamdulillah, capaian target sertifikasi yang sudah diperoleh bpn bangkep cukup luar biasa. Jumlahnya sekitar lima ribuan lebih yang sudah diterbitkan,” ujar Sekda.
Harapannya, BPN tetap konsisten meningkatkan capaian target yang sudah dirumuskan. Tak kalah penting dari itu, bagaimana memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Sehingga masyarakat merasa sangat terbantu. (Rif)
