RDP DANA PDAM Diwarnai Aksi Gebrak Meja, DPRD Minta Inspektorat Selesaikan Audit Sisa Dana PMP

Redaksi Luwuk Post

 

Komisi 3 mengadakan RDP bersama Aliansi Mahasiswa Kabupaten Banggai (AMKB) beserta Unsur Pemerintahan Daerah (Asisten 2, Inspektorat, Kabag Hukum dan Kabag Perekonomian) dilaksanakan di ruang rapat komisi pada Rabu (14/9). [Foto : Majid /Harian Luwuk Post]

LUWUK, LUWUK POST.id – Komisi 3 menggelar rapat dengar pendapat (RDP) pada Selasa (14/9) terkait dugaan penyelewengan dana Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) pada PDAM sebesar 9 Milyar yang dilaksanakan dengan agenda untuk mendengar penjelasan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai terkait progress pemeriksaan khusus atau audit yang dilakukan kepada PERUMDA Air Minum.

Rapat tersebut dipimpin  oleh Ketua Komisi 3 Fuad Muid, serta dihadiri oleh Waket komisi 3 Helton Abd Hamid beserta anggota komisi (Irwanto Kulap, nasir Himran, Kartini Akbar, Jodi Prakoso dan Suharto Yinata) dan Unsur pemerintahan daerah kabupaten Banggai (Inspektur Inspektorat Daerah Imran Suni, Asisten 2 Alfian Djibran, Kabag Hukum Farid Hasbullah dan Kabag Ekonomi Rohdiah). Serta perwakilan Mahasiswa (Abd. Rahman, Aldo Hakim,Hendra Dg Tiro, Ari  dan Hakim).

Hearing tersebut sempat berhenti sesaat yang diwarnai aksi saling gebrak meja antara ketua komisi 3 dan perwakilan Mahasiswa.

Fuad mempersoalkan sumber data (Dokumen Inspektorat yaitu laporan hasil Audit PDAM) yang bocor serta menganggap hal tersebut merupakan pelanggaran hukum, sebab merupakan dokumen negara yang dijaga kerahasiaannya.

Sedangkan menurut Mahasiswa, substansi dari pelaksanaan RDP itu adalah untuk mencari kebenaran dugaan penyelewengan dana 9 M di PDAM berdasarkan dokumen audit  Inspektorat.

“Kalau bukan aksi dan data dari gerakan Mahasiswa (AMKB) mungkin RDP dugaan korupsi 9 M pada PDAM tidak dilaksanakan hari ini,” tandas Aldo Hakim.

Dalam lanjutan hearing itu Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai, Imran Suni membenarkan dokumen data hasil audit PDAM yang ada pada Mahasiswa adalah benar dokumen hasil audit yang dilakukan Inspektorat Daerah.

Imran Suni menjelaskan bahwa proses audit PDAM masih berjalan dan saat ini masih dalam proses pendalaman dan penelusuran sisa dana penyertaan modal sebesar 1,9 Miliar.

“Dari total dana PMP 9 Miliar yang diterima PDAM dari selang tahun 2017-2019, masih ada sekitar 1,9 Miliar yang sementara belum dipertanggungjawabkan,” bebernya.

Imran Suni juga merunutkan adanya dana PMP sebesar 9 M merupakan hasil dari proses hibah Kementerian PUPR melalui APBN ke APBD yang mensyaratkan dan diverifikasi langsung oleh Kementerian tersebut.

“Untuk itu selain PDAM di audit oleh Inspektorat Daerah, pemeriksaan khusus juga telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” imbuhnya

Perwakilan Mahasiswa AMKB dalam kesempatan itu mendesak agar lembaga DPRD segera  membentuk pansus untuk mengusut dugaan penyelewengan dana PMP PDAM.

Irwanto Kulap, dalam menjawab desakan mahasiswa , menjelaskan bahwa pansus belum dapat dibentuk dikarenakan mekanisme audit PDAM oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai masih sementara berproses atau belum selesai.

Dia berharap agar semua pihak khususnya Mahasiswa menghormati mekanisme yang dilakukan oleh Inspektorat.

“Sesuai mekanisme setelah audit dilakukan, hasilnya dilaporkan kepada Bupati dan selanjutnya ketika terdapat persoalan akan dilakukan proses Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (PTGR) dan apabila persoalan tersebut belum selesai akan diserahkan kepada aparat penegak hukum,” jelasnya.

Nasir Himran anggota komisi 3 lainnya dalam tanggapannya terhadap kenaikan tarif PDAM mengusulkan melalui Kabag Hukum Farid hasbullah dan Asisten 2 Alfian Djibran untuk menyampaikan kepada Bupati Amirudin agar PERUMDA Air Minum melakukan peninjauan kembali kenaikan tarif PDAM yang dianggap memberatkan masyarakat khususnya di masa pandemi.

Dan untuk menjawab kepastian waktu proses audit yang dilontarkan oleh wakil ketua komisi 3 Helton Abd Hamid, Inspektur Imran Suni mengatakan membutuhkan waktu sekitar 3 Bulan sesuai mekanisme yang berlaku dengan uraian 1 bulan proses audit Inspektorat dan 2 Bulan proses PTGR.

Ketua Komisi 3, Fuad Muid dalam kesimpulan RDP menegaskan bahwa keputusan rekomendasi hasil hearing adalah yang pertama yaitu memberikan waktu 3 Bulan kepada Inspektorat menyelesaikan proses audit terhadap sisa dana PMP PDAM sebesar 1,9 dan mengenai kenaikan tarif air agar dilakukan peninjauan kembali oleh pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai.

Sebelum menutup rapat Ketua Komisi 3 mengucapkan apresiasinya kepada Mahasiswa (AMKB) yang dalam fungsi sosialnya turut terlibat aktif dalam memberikan masukan kepada lembaga DPRD Banggai.

Setelah rapat ditutup perwakilan Mahasiswa berjabat tangan (Mencium tangan) ketua komisi 3 Fuad Muid sebagai bentuk permohonan maaf atas sikap kurang berkenan (geprak meja) yang dilakukannya saat hearing. (tr-03)


Komentar

Berita Berikutnya

SK Dirut Perumdam yang Cacat Hukum Belum Juga Ditindaki, PMII Banggai Nilai DPRD Lamban Sikapi Tuntutan

  LUWUK, LUWUK POST.id – Pimpinan Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Luwuk Banggai menilai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai lamban dalam menyikapi tuntutan mereka untuk segera merekomendasikan kepada Bupati agar mencabut Surat Keputusan (SK) Bupati Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam). “Maunya teman-teman […]