Terkait Krimininalisasi Terhadap Petani Sawit Batui, KOMNAS HAM Turun Tangan

Redaksi Luwuk Post

Koordinator Umum Front Petani Batui Lingkar Sawit (FPBLS), Moh. Sugianto Adjadar berfoto di depan Kantor KOMNAS HAM RI perwakilan Sulawesi Tengah seusai melakukan pengaduan. [Foto: Istimewa]
LUWUK, LUWUK POST.id – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) Republik Indonesia perwakilan Sulawesi Tengah merespon pengaduan Front Petani Batui Lingkar Sawit Batui (FPBLS) bersama  Front Advokasi Sawit (FRAS) (6/9) Sulawesi Tengah terkait kriminalisasi yang dilakukan PT.Sawindo Cemerlang terhadap petani Kecamatan Batui, dengan mengirimkan surat rekomendasi kepada Kapolda Sulawesi Tengah (7/9).

Perihal kronologi peristiwa yang melatar belakangi upaya pengaduan ke KOMNAS HAM, Koordinator Umum FPBLS, Moh.  Sugianto  Adjadar menerangkan, di tahun 2018, petani dipolisikan dengan alasan belum tergabung menjadi anggota koperasi plasma perusahaan (Sawit Maleo Sejahtera), kemudian Suparman (44), Petani Desa Ondo-Ondolu dilaporkan pihak PT. Sawindo Cemerlang ke Polsek Batui dengan nomor laporan LP/14/1I/2021/RES. Banggai/Sek. Batui, tetapi laporan ini juga tidak berlanjut maupun berkembang sama sekali (28/1).

Polres Banggai kembali menyurat ke Suparman perihal permintaan klarifikasi sebagai bahan penyelidikan terhadap tindak pidana pencurian yang terjadi pada bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2021 dengan nomor laporan polisi LP/238/VU2021/Sulteng Res.Banggai (28/6).

Sekali lagi, Suparman dilayankan surat panggilan dengan nomor polisi, SPi376/VI/2021/Res-Krim untuk mendengar keterangannya sebagai saksi (24/8). Belum cukup sampai disitu, yang bersangkutan kembali dipanggil dengan surat panggilan polisi bernomor, SP/408/VII/2021/Res-Krim sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana pencurian atau penggelapan yang terjadi di Bulan Maret sampai Juni.

“Selain itu, beberapa petani dilaporkan pula ke pihak Polres Banggai, antara lain Widiastui dari Batui, Moh. Arfa dari Bakung dan Demas dari Honbola, serta lhan dan Wito dari Ondo-Ondolu,” ujar pria yang akrab disapa Gogo itu.

Terkait kasus yang melibatkan Petani Sawit Batui tersebut, Pihak KOMNAS HAM RI berpendapat, perkara dugaan Tindak Pidana Pencurian atau Penggelapan yang ditujukan kepada beberapa Petani, bermula karena Petani melakukan panen di atas lahan plasma mereka sendiri diakibatkan oleh adanya beberapa hal yang tidak dikerjakan oleh pihak perusahaan sesuai dengan hasil sosialisasi yang dianggap merugikan dan memberatkan pihak Petani serta tidak merealisasikan hasil mediasi terkait keluhan Petani.

Kemudian mereka juga berkesimpulan, Petani memiliki bukti kuat dan dokumen atas pemilikan dan penguasaan lahan tersebut sebelum Inhan dimaksud dikerjasamakan dengan PT Sawindo Cemerlang yang merupakan anak Perusahaan dari Kencana Agri Limited (Kencana Agri Group) dan pengaduan dan penyelesaian atas konflik agraria, harusnya sejalan dengan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Reforma Agraria tahun 2021.

Dalam kaitannya dengan cara penyelesaian konflik, ada tiga cara yang digunakan yaitu konsiliasi, mediasi dan arbitrasi dan sedapat mungkin menghindari cara-cara pendekatan hukum pidana, sehingga Perlindungan Hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan yang merugikan dari sesama dan kelompok masyarakat termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah dan negara) dan yang datang dari luar termasuk pihak Perusahaan, yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, psikis, kesehatan dan hak asasinya.

Surat yang ditandatangani Ketua Komnas HAM Perwakilan Sulteng, Dedi Askary, SH itu juga memuat sikap Komnas HAM atas kriminalisasi yang dilakukan PT. Agro Nusa Abadi terhadap petani Kecamatan Petasia Timur.

Akhir dari surat tersebut, KOMNAS HAM memberikan rekomendasi kepada Kapolda Sulteng untuk segera melakukan hal-hal berikut, pertama, meminta kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah untuk melakukan evaluasi dan menghentikan pemanggilan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Banggai terhadap petani yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, meminta kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah untuk membebaskan petani atas nama, Gusman Alias Man yang telah ditahan oleh Kepolisian Resort Morowali Utara guna menghindari konflik di masyarakat serta kesan tindakan kriminalisasi oleh pihak perusahaan yang ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian.

Selanjutnya, meminta kepada Gubernur selaku Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, termasuk seluruh kasus konflik agraria yang ada di Sulawesi Tengah secara sistematis dan komprehensif serta mengevaluasi seluruh perizinan perusahaan perkebunan sawit dengan menggunakan Inpres Nomor 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Perkebunan Kelapa Sawit atau Moratorium Kelapa Sawit.

Terakhir, bahwa kasus ini dalam pengawasan Komnas HAM RI Perwakilan Sulawesi Tengah, guna menghindari bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia serta mengembangkan kondisi yang kondusif sesuai dengan mandate dan tujuan Komnas HAM berdasarkan UU No. 39 Tentang Hak Asasi Manusia. (abd)


Komentar

Berita Berikutnya

Mahasiswa Desak DPRD-Penegak Hukum Usut Tuntas Dugaan Korupsi Dana PDAM Rp.9 Miliar

LUWUK, LUWUK POST.id – Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan diri Aliansi Mahasiswa Kabupaten banggai melakukan aksi demonstrasi terkait dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) penggunaan dana di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Banggai senilai Rp. 9 Miliar Rupiah di Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai, Kelurahan Keraton, Kecamatan Luwuk pada […]