SALAKAN, LUWUK POST-Penyajian data yang tidak akurat tentang status Daerah Banggai Kepulauan (Bangkep) ke pemerintah pusat menjadi sumber lahirnya berbagai permasalahan di daerah. Salah satunya, pengurangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi.
Wakil Ketua II DPRD, Eko Wahyudi mengatakan, jika didasarkan pada beberapa kriteria status daerah terentaskan dari ketertinggalan, Bangkep seharusnya tidak masuk. Tapi karena data dimanipulasi, sehingga masuk daerah terentaskan.
“Kalau didasarkan pada beberapa kriteria status daerah, bangkep seharusnya tidak masuk daerah yang terentaskan. Itu karena datanya dimanipulasi, sehingga kita dientaskan,” jelas Eko, Selasa (30/10).
Lanjut Eko, akibatnya, daerah mengalami kerugian besar, kehilangan sumber anggaran DAK afirmasi, hingga sekira Rp 90 Miliar. Karena daerah sudah dianggap berstatus terantaskan dari status tertinggal.
“Akibatnya kita kehilangan dak afirmasi. Ruginya kita disitu. Kita kehilangan hampir Rp 90 Miliar. Itu gara-gara apa data,” sebutnya.
Fakta kontras lainnya, yang juga disebutkan Eko berkaitan dengan manipulasi data adalah ketika BPK RI tidak memberikan opini terhadap Catatan Akhir Laporan Keuangan (CALK) daerah tahun 2020.
Dicontohkannya, pengelolaan keuangan daerah yang cukup besar di Dinas Kesehatan. Lebih dari Rp 10 Miliar yang tidak mampu dipertanggungjawabkan, di tahun 2019.
Karena itu, di Ulang Tahun Bangkep yang ke-22, Eko berharap ada semangat baru pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan publik. Sehingga, kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. (Rif)