SALAKAN, LUWUK POST-Anggota Komisi II DPRD Banggai Kepulauan dari Fraksi Demokrat, Moh Hatta Mayuna meminta Dinas Perhubungan memenuhi permintaan masyarakat Desa Kalumbatan dan Tobing untuk pembangunan Dermaga di kedua desa tersebut.
Hatta, sapaan akrab Moh Hatta Mayuna menyuarakan permintaan itu dalam Rapat Sinkronisasi Rencana Kerja Pemerintah Derah (RKPD) antara Komisi II DPRD dan Dinas Perhubungan, yang dihadiri Bappeda dan Litbang, Selasa (7/3).
“Saya kemarin reses di Desa Tobing. Di sana, masyarakat dan aparat desanya itu marah, karena pelabuhan tobing itu desa yang bangun. Hari ini demi daerah, mereka rela hibahkan ke daerah. Tapi sampai hari ini pun belum pernah disentuh,” kata Hatta.
Selain Dermaga Tobing, Hatta juga menyentil kondisi Dermaga Desa Kalumbatan. Dia mengungkapkan, sebagian warga desa Kalumbatan telah menjadikan dermaga tersebut sebagai sumber pencaharian utama, selain nelayan.
Bahkan, menurut dia, masyarakat Kalumbatan yang berdiam di sekitar area pelabuhan siap berpindah dan menyerahkan hak tempat tinggalnya, asalkan pelabuhan tersebut benar-benar dibangun.
“Iya. Karena kedua pelabuhan itu merupakan akses perdagangan antar daerah, yang juga bisa menambah pendapatan asli daerah,” tegas Hatta.
Olehnya, Hatta berharap Bappeda bisa memberikan ruang ke Dinas Perhubungan untuk melaksanakan pembangunan kedua dermaga tersebut. Karena selain, meningkatkan PAD, ekonomi masyarakat bisa lebih bertumbuh.
Menjawab sentilan Hatta, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub), Joko Prihantoro mengatakan, 20 tahun Bangkep mekar sebagai Kabupaten, baru tahun ini Dinas Perhubungan melakukan penarikan retribusi di pelabuhan itu.
<span;>Hal itu merupakan hasil gebrakan antara Dinas Perhubungan dengan Dinas Pendapatan Daerah untuk melakukan penarikan retribusi di pelabuban itu. Sebab, memang sejak pihaknya sudah berniat untuk membangun pelabuhan tersebut.
“Tapi kami tidak diberikan anggaran. Tapi kami sudah memasukkan telaahan staf untuk anggaran pembangunan ruang tunggu. Saya masukkan di anggaran perubahan,” papar Joko.
Meski begitu, Joko menyatakan akan memprioritaskan pelabuhan-pelabuhan yang dianggap bisa memberikan kontribusi untuk peningkatan PAD. (Rif)