SALAKAN, LUWUK POST-Syamsul Saimbi, anggota Fraksi PAN DPRD Banggai Kepulauan menanggapi sambutan Bupati, Rais D. Adam tentang permasalahan kekurangan Dokter Spesialis di RSUD Trikora Salakan, yang terjadi beberapa bulan belakanga.
Tanggapan itu disampaikan Samsul dalam Rapat Paripurna Pengajuan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) serta Pengumuman dan usul Pengangkatan Perganti Antar Waktu anggota legislatif dari Fraksi Demokrat Periode 2019-2024, Senin (14/3).
“Tadi bupati sampaikan, kita kekurangan dokter spesialis. Itu karena ada kewajiban kita yang terlupakan, yakni hutang pemerintah daerah terhadap tenaga medis kurang lebih sebesar Rp 9,1 Miliar belum terlunasi,” ungkap Samsul.
Menurut dia, ketidakseriusan pemerintah daerah untuk melunasi hutang tersebut menjadi pemicu utama berkurangnya dokter spesialis di RSUD Trikora Salakan. Para dokter, sambung dia, tentu tidak akan bertahan dengan kondisi itu.
Selain menanggapi soal kekurangan dokter spesialis, Samsul juga meminta kepala daerah dan pimpinan daerah agar lebih serius dalam menyiapkan anggaran untuk masyarakat yang kurang mampu dalam pelayanan BPJS.
“Beberap minggu kemarin, ada saudara kita yang berobat di rumah sakit trikora salakan, tidak punya BPJS mendatangi lembaga ini minta difasilitasi, mau tidak mau, anggota DPRD terpaksa ke rumah sakit untuk meminta kebijakan. Ini sangat miris sekali ini pak ketua,” nilainya.
Harusnya, lanjut dia, pemerintah daerah menyiapkan anggaran itu, untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu yang menggunakan pelayanan rumaha sakit.
“Saya masih percaya bahwa ketua DPRD ini masih mempunyai hati nurani yang baik. Jadi, selagi pak ketua masih menjabat sebagai ketua DPRD, tolong diperjuangkan itu,” ucap dia.
Tak hanya itu, ia pun menguak pemotongan anggaran sebesar Rp 1 Miliar yang dialokasikan untuk UTD PMI Bangkep. Tapi kemudian, anggaran tersebut dipangkas, hingga tersisa Rp 500 Juta.
“Dan ini secara sistem, operasional dijamin enam bulan saja pak ketua. Lewat dari itu, semua peralatan berpotensi mengalami kerusakan. Karena persoalan jaringan listrik tidak ada,” jelasnya.
Olehnya, lagi-lagi ia meminta Bupati dan Ketua DPRD untuk saling membantu agar dalam perkada nanti, anggaran itu harus masuk dalam skala prioritas. Sebab menurutnya, hal itu berkaitan dengan masalah kemaslahatan umat.
Sementara itu, Bupati saat dikonfirmasi sejumlah awak media terkait hutan pemerintah daerah di tenaga medis, mengatakan, anggaran untuk pembiayaan atau pelunasan hutang tersebut masih ada sampai sekarang.
“Uangnya ada. Inikan keterlambatannya melekat di APBD itu. Dan itu tetap akan dibayarkan hanya tinggal menunggu waktu. Dan tidak ada masalah,” kata Bupati.
Mengenai kekurangan dokter ahli, Bupati menerangkan bahwa soalnya bukan karena kekurangan dokter, melainkan mereka diikat oleh aturan dan diperintah lembaganya. Bahkan, bupati memastikan Bangkep akan segera kedatangan dokter spesialis. (Rif)