DPRD Bangkep Sosialisasi dan Launching Link E-Pokir
SALAKAN, LUWUK POST-DPRD Banggai Kepulauan (Bangkep) melaksanakan Sosialisasi dan Launching Situs Web Link Pokir Elektronic (E-Pokir) di Ruang Paripurna pada Rabu (20/4).
Ketua DPRD, Rusdin Sinaling dalam sambutannya yang dibawakan Wakil Ketua (Waket) I, Moh Risal Arwi menyebutkan, kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2018. Hal itu secara khusus berkaitan dengan Sinkronisasi RKPD-KUA PPAS dan RAPBD.
“Dasar hukumnya adalah PP Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan, Percepatan Pelayanan Penyusunan Pokir DPRD Bangkep,” sebut Waket I.
Lanjut dia, pokok-pokok pikiran DPRD memuat tiga hal, yakni (1) Pandangan dan Pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan; (2) Rumusan usulan kebutuhan program kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokir yang belum terbahas dalam Musrembang; (3) Agenda Kerja DPRD untuk tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan.
Inovasi yang akan dilaksanakan, terang dia, adalah hasil kerja-kerja setiap anggota DPRD yang bersumber dari kegiatan reses, kunjungan kerja, Rapat-rapat kerja DPRD dengan Perangkat Daerah, dan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP).
“Hasil keseluruhan itu, akan disusun oleh Sekretariat DPRD ke dalam Web Link e-pokir berbasis online, untuk mempercepat pelayanan penyusunan pokir,” cetusnya.
Dari sisi tujuan, Ketua DPRD memaparkan, ada tiga tujuan yang hendak dicapai, yakni tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. Tujuan jangka pendek, lebih kepada terlaksanannya pelayanan sekretariat DPRD dalam penyusunan pokir melalui e-pokir.
Adapun tujuan jangka menengahnya adalah tersedianya dokumen-dokumen pokir pada suatu wadah link pokir yang terintegrasi di Kabupten Bangkep. Sedangkan tujuan jangka panjangnya, cenderung pada terprogramnya pelayanan yang cepat dan tepat sasaran oleh Sekretariat DPRD dalam penyusunan pokir.
Dia menambahkan, setidaknya ada tiga manfaat yang akan diperoleh dari Web Link e-pokir ini, yakni sebagai berikut
(1) dari segi proses, yakni mengajarkan kepada Sekretariat DPRD bentuk percepatan pelayanan yang baik dan benar dalam penyusunan pokir DPRD; (2) untuk pemeritah, khususnya Bappeda dan Litbang dapat mempunyai wadah untuk menyiapkan dokumen pokir sebagai bahan dalam penyusunan RKPD setiap tahunnya; (3) khusus masyarakat, dapat menerima layanan informasi publik tentang pokir yang tersajikan dalam link berbasis online. (ADV/Rif)
