14 Langkah Konkrit Pemkab Banggai Atasi Inflasi dan Imbas Kenaikan BBM
Rakor tersebut membahas dan mencari solusi dalam mengatasi dampak laju inflasi dan imbas kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) serta untuk menentukan langkah kongkrit pemerintah daerah Kabupaten Banggai bersama stakeholder terkait pengendalian inflasi.
“Pengawasan BBM dan LPG kemudian juga sebagai suatu tindak lanjut dari arahan bapak Presiden pada saat rakornas,” kata Bupati.
Dia pun mengharapkan seluruh bentuk-bentuk bantuan sosial segera mungkin divalidasi kembali masyarakat-masyarakat yang berhak dalam penerimaan bantuan tersebut agar dapat menekan pula lajunya inflasi di wilayah Kabupaten Banggai.
“Tentunya pemerintah pusat telah mempertimbangkan dalam pengambilan suatu kebijakan terkait kenaikan harga BBM,” ucapnya.
Ditempat yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Banggai mengatakan, tentu ada beberapa hal penting berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam menaikan harga BBM saat ini.
“Kita perlu mengeluarkan produk peraturan Pemerintah Daerah yang mengatur tentang penjualan jerigen dan termasuk pula harga sembako di wilayah,” imbuhnya.
Sedangkan Dandim 1308/LB menyebutkan bahwa TNI-Polri selalu siap mengawal maupun mengamankan program pemerintah daerah.
“Mudah mudahan hasil dari rapat ini, kita bisa menerapkannya dengan baik dan kami siap dalam hal mengawal maupun mengamankan,” tandasnya.
Rapat yang berlangsung kondusif tersebut, melahirkan 14 tindak lanjut dalam upaya mengendalikan inflasi dan mengantisipasi kenaikan harga bahan kebutuhan masyartakat, yakni;
Pertama, pemerintah daerah akan, dan sudah melakukan langkah konkrit dalam rangka untuk mengantisipasi gejolak yang terjadi di masyarakat dampak dari kenaikan BBM.
Selanjutnya, Pertamina memastikan kuota BBM bersubsidi terdistribusi dengan lancar kepada petani sesuai dengan rekomendasi sehingga tepat sasaran.
Ketiga, pemerintah dalam waktu dekat akan segera melakukan operasi pasar dan pengawasan penertiban penjualan bbm dan distribusi BBM bersubsidi kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
Keempat, Pemerintah Kabupaten Banggai mengusulkan kepada kementerian ESDM untuk adanya penambahan kuota BBM.
Kemudian, memberikan bantuan sosial kepada tenaga kerja yang berpendapatan rendah yang tidak tercover oleh BPJS ketenagakerjaan.
Keenam, menetapkan regulasi tarif penetapan harga transportasi dan menetapkan harga eceran tertinggi untuk sembako, guna merespon perilaku pasar.
Delapan, Untuk para lurah agar mendata masyarakat penerima BLT BBM.
Sembilan, membuat regulasi terkait pengalihan anggaran DD sebesar 8% untuk covid 19 menjadi anggaran BLT BBM.
Dan, Pemerintah melalui dinas perdagangan segera melaksanakan kegiatan intervensi harga dengan operasi pasar.
Sebelas, Membangun kerja sama dengan pemerintah kabupaten lain dalam pemenuhan komoditas pemicu inflasi.
Dua belas, melakukan gerakan tanam hortikultura berupa cabai , bawang , tomat dan lain sebagainya di desa desa dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan pokok pemicu inflasi.
Ketiga belas, untuk Pertamina wajib memberikan data kuota BBM bersubsidi per hari , perminggu, dan bulan yang didistribusi oleh Pertamina patra niaga.
Terakhir, membentuk tim terpadu untuk mengawasi pendistribusian BBM bersubsidi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
Rapat Koordinasi tersebut selain dihadiri oleh Sekda Abdullah Ali dan Unsur Forkopimda Banggai, juga turut dihadiri sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah, Staf Ahli, Staf Khusus, Asisten dan Kepala Bagian Setda itu, dilaksanakan di ruang rapat umum Kantor Bupati Banggai, Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan. (*/Mjd)
