SALAKAN, LUWUK POST – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) kembali menggelar pelayanan adminstrasi kependudukan alias Adminduk keliling di 12 kecamatan, setelah dilaksanakan di tahun 2021.
Kepala Dinas Dukcapil, Harli A. Massenge mengatakan, pelayanan dengan sistem ‘Jempol’ alias jemput bola yang tengah dilangsungkan kini, telah dimulai sejak 3 Oktober 2022 lalu, dan direncanakan akan berakhir tanggal 7 November 2022.
“Program ini akan dilaksanakan sebulan penuh, mulai dari tanggal 3 Oktober sampai dengan 7 November tahun 2022,” kata Harli kepada media ini, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (12/10).
Selain KTP-el, Dukcapil melalui program itu membuka layanan pembuatan administrasi bagi penduduk yang belum memiliki Kartu Keluarga, Akta Kematian, Akta Kelahiran, KIA, surat pindah datang, akta nikah, sekaligus sosialisasi cara pengisian formulir adminduk.
Terkait pembuatan KTP-el melalui program jempol, Harli menerangkan, pihaknya tidak bisa membuka pelayanan, dikarenakan jaringan server yang ada di kantor tidak bisa dijangkau.
“server pembuatan KTP-el kan hanya ada di kantor. Sehingga pada pelayanan keliling ini, kita tidak dibuka layanan pembuatan KTP-el, karena jaringan di server tidak bisa dijangkau,” terangnya.
Harli juga menyebut adanya kendala, utamanya di soal partisipasi masyarakat. Menurut dia, kurangnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh beberapa hal.
Pertama, sebagian warga belum begitu paham pentingnya Adminduk. Kedua, keterbatasan sarana dan prasarana. Dan ketiga, masih ada warga yang mengira bahwa pengurusan adminduk dipungut biaya.
Karena itu, ia menegaskan bahwa semua pelayanan di Dukcapil Bangkep dilakukan tanpa pungutan biaya apa pun alias gratis. Dan untuk memastikan tidak adanya pungutan, Bersama sekretaris dinas pun ikut turun lapangan.
“Jadi, saya tegaskan tidak ada yang namanya pungutan di dukcapil bangkep, baik pada pelayanan jemput bola ini, maupun pelayanan yang dilakukan di kantor. Kalau ada masyarakat yang dipunguti biaya, jangan segan-segan laporkan ke saya,” tegasnya.
Karena itu, masyarakat diminta untuk berpartisipasi penuh dalam program itu, khususnya bagi yang belum memiliki kelengkapan adminduk. Sehingga berbagai urusan yang mempersyaratkan adminduk dapat dengan mudah dipenuhi.
Harli juga berharap, pengambil kebijakan di daerah bisa membantu kelancaran proses pelayanan di dukcapil dengan menambah sarana dan pra sarana, khususnya pengadaan mesin cetak KTP-el.
“karena usai mesin cetak yang kita pakai sekarang itu, saya perkirakan paling lama satu tahun. Sehingga bila tidak segera diadakan, maka akan berpengaruh pada proses pelayanan. (Rif)