Sekab Banggai bersama Kepala Bappenda Hadiri Rakor Percepatan Penyusunan Perda PDRD

MAKASSAR, LUWUK POST – Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak dan dan retribusi, Pemerintah Banggai yang diwakili Sekab Abdullah Ali bersama Kepala Bapenda, Damri Dayanun menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Penyusunan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang dilaksanakan di Kota Makassar, Rabu (15/11/2023).
Pada kegiatan itu, Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan menjadi tuan Rumah pelaksanaan Rakor Percepatan Penyusunan Perda PDRD yang turut dihadiri Korsupgah KPK RI, Perwakilan Menteri Dalam Negeri, Perwakilan Menteri Keuangan, OPD Lingkup Pemprov Sulsel, Pemprov Sulawesi Tengah, Pemprov Sulawesi Utara, Pemprov Sulawesi Barat, dan seluruh perwakilan pemerintah kabupaten/ kota 4 (empat) provinsi di Sulawesi.
Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin dalam kesempatan itu mengungkapkan, bahwa sebuah keberuntungan tersendiri bagi seluruh pemerintah daerah di Wilayah Sulawesi, karena percepatan Perda PDRD tersebut didampingi langsung dari KPK, Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Keuangan.
“Kita terima kasih kepada Korsupgah KPK yang mau peduli dengan keadaan kita di daerah,” haturnya.
Masih dalam kesempatan yang sama, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Direktorat Korsup Wilayah IV KPK, Harun Hidayat, juga menyampaikan harapannya agar kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan pendapatan daerah.
“Kita berbagi peran, apa yang menjadi tugas Kabupaten/Kota, Pemprov, kemudian Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, juga pimpinan DPRD,” imbuhnya.
Tujuan dari rapat koordinasi ini adalah untuk berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6, b UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ini juga dalam rangka percepatan penyusunan Perda PDRD Wilayah Sulawesi Selatan-Sulawesi Tengah-Sulawesi Tenggara-Sulawesi Barat dan optimalisasi pajak daerah. (*/Mjd)