Wagub Ma’mun : Program padat karya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
PALU, LUWUK POST – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Ma’mun Amir secara resmi membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi,Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Tengah Tahun 2023. Berlangsung di Gedung Nagana Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (23/11/23).
Selaku Ketua TKPK, Wagub Ma’mun dalam membacakan sambutan Gubernur menyampaikan, dalam program Kementerian Desa, perlu koordinasi yang baik antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi serta kabupaten dan kota untuk menyelesaikan masalah penanggulangan kemiskinan.
“Provinsi merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi tidak punya rakyat, karena kabupaten dan kota yang memiliki rakyat,” ujarnya.
Menurut alumni STM Budi Utomo tersebut, salah satu permasalahan kemiskinan berkaitan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) karena menjadikan masyarakat terlena menunggu bantuan sehingga terkadang menjadi tidak kreatif dan inovatif.
Program padat karya, menurutnya merupakan program yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah masing-masing serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
“IPM kita cukup bagus 70,95persen, artinya bidang pendidikan, ekonomi dan kesehatan masyarakat sudah cukup bagus,”ungkapnya
Hal tersebut bertolak belakang karena banyaknya penerima manfaat PKH dan BLT yang tercatat masuk kategori miskin karena rata-rata kepala desa kabupaten/kota menyalurkan 25persen anggaran dana desa untuk BLT.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Sulteng, Christina Shandra Tobondo, menjelaskan, berdasarkan data kemiskinan ekstrim Sulteng yakni Status beresiko stunting 141.996 orang, tertinggi di Kabupaten Parigi Moutong 29.158 orang, terendah di Kabupaten Banggai Laut 4.477 orang.
Selanjutnya, tercatat tidak tamat SD sebanyak 75.941 orang. Tertinggi di Kabupaten Parigi Moutong 23.184 orang sementara yang terendah di Kabupaten Morowali 1.673 orang.
Hadir sebagai Narasumber dalam kegiatan itu, Kepala Perwakilan BPKP Sulteng, Edy Suharto, BPS Sulteng, Jefrie Wahido, Direktur Pemanfaatan Fasilitas Dana Desa Kementerian Pedesaan, Lutfi serta Fungsional Perencanaan Madya Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappenas, Dwi Rahayuningsih. (*)
