PT.KLS Tanggapi Rumor Tak Bayar Tanah

LUWUK, LUWUKPOST.ID – PT. Kurnia Luwuk Sejati (KLS) telah merespons tudingan yang disampaikan oleh Om Burhanudin melalui media sosial Facebook. pada Sabtu, (3/8/2024).

Dalam unggahannya, Om Burhanudin menuduh PT. Kurnia Luwuk Sejati (KLS) tidak membayar tanah miliknya yang telah dijadikan sebagai areal perkebunan kelapa sawit. Tanah tersebut terletak di Kecamatan Luwuk Timur.

Dalam menanggapi tudingan yang dilontarkan terhadap PT. Kurnia Luwuk Sejati (KLS) terkait tidak membayar tanah yang dijadikan areal perkebunan sawit di daerah Banggai, Sulawesi Tengah, Kuasa Hukum PT. KLS, Dr. Andi Munafri, SH. MH, membantah klaim tersebut

“Tidak benar sangkaan ataupun tuduhan di maksud. Jika masalah hukum silahkan diselesaikan secara hukum, dan masalah hukum tidak terlepas dari bukti formil dan materil,”tegasnya.

Andi menjelaskan, status kepemilikan lahan oleh kilennya telah sesuai hukum yang berlaku. Yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan lahan.

“Permasalahan ini telah lama bergulir. Bahkan melalui RDP yang di hadiri instansi terkait. Namun telah ditegaskan pada saat itu, PT.KLS mengantongi bukti kepemilikan lahan yang diklaim tersebut,” tandasnya.

“Isyu-isyu semacam ini juga sering muncul mendekati Pilkada,”tambah Andi Munafri.

Andi menambahkan, terkait lahan dimaksud, PT.KLS mengantongi Surat Pernyataan yang di tandatangani bersangkutan.

“Sangat jelas pengakuan yang disampaikan pada angka 3 dan angka 4 dalam pernyataan itu. Jadi tidak perlu diperdebatkan lagi, namun apabila yang bersangkutan kurang puas silahkan menempuh jalur hukum,”ujarnya.

Dijelaskan juga, dalam pernyataan itu PT.KLS memberikan dana berupa tali asih kepada bersangkutan. Meskipun tanah dimaksud bukan milik Om Burhanudin.

“Klien kami Ibu Sulianti Murad memberikan tali asih, karena memang kepribadiannya sangat dermawan. Namun perlu ditegaskan, tali asih bukanlah pengakuan secara hukum bahwa tanah itu hak milik Om Burhanuddin. Sebab, obyek tanah dimaksud terdapat bukti jual beli dan hak kepemilikan yang sah milik klien kami,”beber Andi Moenafri.

Iapun berharap, agar permasalahan ini di tanggapi obyektif sesuai kaidah hukum dan fakta hukum. Sehingga tidak liar, kerap dijadikan isyu isyu politis menjelang pilkada

“Insha Allah PT. KLS tetap patuh sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku,”ucapnya.(rls)