Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Komite IV, Andhika Myrizal Amir, menyoroti kendala dalam pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP) desa/kelurahan saat melakukan reses di Kabupaten Banggai. Selain menyerap aspirasi masyarakat, Andhika juga melakukan pengawasan langsung terhadap progres pembentukan KMP.
Dalam kunjungannya ke Dinas Koperasi dan UKM (Diskop UKM) Kabupaten Banggai pada Rabu (28/5), Senator Andhika melakukan diskusi ringan dengan Kepala Diskop UKM, Helena Padeatu, beserta jajarannya. Dari diskusi tersebut, terungkap bahwa Diskop UKM menargetkan pembentukan KMP desa/kelurahan rampung sekitar bulan Juli , bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi.
Namun, Andhika mendapatkan informasi mengenai kendala utama yang dihadapi, yaitu kekurangan tenaga teknis pendamping.
“Dalam diskusi ringan tadi bersama jajaran Diskop UKM, mereka kewalahan memberikan pendampingan sebagaimana pendamping desa, Diskop UKM kekurangan tenaga teknis pendamping,” ungkap Andhika.
Ia menambahkan, kondisi ini semakin menyulitkan mengingat sudah ada sekitar 300 koperasi yang eksis sebelumnya. Penambahan pembentukan KMP desa dan kelurahan tentunya membutuhkan tenaga pendamping yang memadai.
“Kita pada dasarnya mendukung program pemerintah yang positif termasuk KMP, yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, jika pengelolaan tidak baik maka akan memberikan output yang tidak baik,” tegasnya.
Andhika berharap, melalui kunjungannya, DPD RI Komite IV bersama Dinas Koperasi dapat membangun komitmen untuk memberikan pengawasan dan pembinaan, termasuk pelatihan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pengurus dan anggota KMP. Menurutnya, SDM merupakan bagian krusial dalam pengelolaan koperasi.
Selain masalah kekurangan tenaga pendamping, putra mantan Bupati Banggai Ma’mun Amir ini juga menerima keluhan mengenai penganggaran. Diskop UKM Banggai dilaporkan tidak lagi menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Untuk itu, Andhika menyatakan kesiapannya untuk mengawal aspirasi ini agar dapat disampaikan kepada kementerian terkait. (*/Asw)
Komentar