Pembangunan dan operasional kawasan industri nikel PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, kembali menuai sorotan tajam. Selain masalah kesenjangan sosial dan kecelakaan kerja yang terus membayangi, kerusakan lingkungan di area tersebut semakin memprihatinkan.
Kekinian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menemukan sejumlah pelanggaran lingkungan di kawasan industri nikel PT IMIP. Pengawas KLHK mendapati pembukaan lahan seluas 179 hektare yang berbatasan langsung dengan area IMIP. Lebih lanjut, beberapa fasilitas di lokasi tersebut juga tidak tercantum dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) pengelola kawasan industri pengolahan nikel.
Andhika Mayrizal Amir, S.H., M.Kn., Anggota DPD RI Dapil Sulawesi Tengah, menyatakan bahwa temuan KLHK tersebut adalah bukti nyata ketidakpatuhan industri nikel di wilayah Kabupaten Morowali. Menurutnya, jika ditelusuri secara serius, masalah serupa juga terjadi di kawasan industri nikel lainnya, baik di Kabupaten Morowali maupun Morowali Utara.
Mencermati beragam temuan lapangan ini, gagasan percepatan pembentukan Badan Otorita Kawasan Industri Nikel Morowali menjadi semakin relevan dan mendesak untuk segera diseriusi oleh pemerintah pusat.
“Kawasan industri nikel di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara harus mendapat pengawasan serta pengelolaan yang baik dan bertanggung jawab. Itu hanya bisa dimungkinkan ketika Badan Otorita Kawasan Industri Morowali-Morowali Utara segera dibentuk,” ujar Andhika dalam rilisnya pada Rabu (18/6/2025).
Menurut Andhika, pembentukan Badan Otorita Kawasan Industri akan membawa banyak keuntungan. Antara lain, koordinasi dan pengelolaan akan menjadi lebih tertib karena badan ini dapat mengoordinasikan berbagai kegiatan lintas sektor, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pihak swasta.
Selain itu, dengan adanya Badan Otorita, pembangunan dapat berjalan lebih cepat, penggunaan anggaran lebih efisien, terjaminnya kepastian hukum, terjaganya visi jangka panjang pemerintah, hingga terpeliharanya kelestarian lingkungan melalui pengawasan yang ketat.
“Kami ingin industri nikel yang berproduksi di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara memberikan dampak signifikan bagi daerah, tidak hanya meninggalkan beragam masalah. Investasi memang baik untuk menopang perekonomian daerah, tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan keamanan para pekerja,” tutup Andhika.(*/Asw)
Komentar