Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes, resmi meluncurkan Proper Transformasi Perhutanan Sosial, sebuah terobosan baru dalam pengelolaan hutan berkelanjutan yang digagas Kepala Dinas Kehutanan Sulteng, Moh. Neng, S.T., M.M.
Dalam acara peluncuran yang digelar di Hotel BW Coco, Kamis (4/9), Wagub menegaskan bahwa Transformasi Perhutanan Sosial ini menjadi langkah nyata untuk mewujudkan ekonomi hijau, pengelolaan hutan berkeadilan, serta kesejahteraan masyarakat desa hutan.
“Terima kasih Pak Kadis yang sudah merintis peta jalan ini untuk kemajuan Sulawesi Tengah. Semoga Proper ini mendapat nilai tertinggi dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan IX,” ujar Wagub Reny.
Program ini disebut sebagai yang pertama di Indonesia, menjadikan Sulawesi Tengah pionir dalam transformasi perhutanan sosial. Wagub berharap implementasi kebijakan ini mampu memperkuat peran masyarakat dalam menjaga hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan.
Kadis Kehutanan Sulteng, Moh. Neng, mengungkapkan bahwa pada 2023 nilai transaksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Sulteng mencapai Rp43 miliar. Dengan adanya transformasi ini, ia optimistis terjadi peningkatan hingga 12,5 persen.
“Lewat Proper ini, program BERANI Makmur disinergikan dengan perhutanan sosial. Harapannya, hutan tetap lestari dan rakyat makin sejahtera,” jelasnya.
Peluncuran program ini turut dihadiri Kepala Balai Taman Nasional Lore Lindu, kepala UPT KPH, akademisi, NGO lingkungan, penggiat kehutanan, dan mitra perhutanan sosial. Kehadiran berbagai pihak menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam menjaga hutan dan membangun ekonomi hijau di Sulawesi Tengah.
Dengan Transformasi Perhutanan Sosial, Sulteng bukan hanya menjaga hutan tetap hijau, tetapi juga membuka peluang green economy, pemberdayaan masyarakat adat, dan pembangunan berkelanjutan. ***
Komentar