Upaya penguatan ekonomi perdesaan melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) terus dikebut di Kabupaten Banggai. Kekinian, Kepala Dinas Koperasi dan UKM (Kadiskop UKM) Banggai, Helena, meresmikan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan gerai KDMP di Desa Maleo Jaya pada Kamis (8/1/2026).
Pembangunan ini merupakan bagian dari program strategis nasional yang diinisiasi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto guna memutus mata rantai tengkulak dan rentenir yang selama ini menjerat masyarakat desa.
Dalam sambutannya, Helena mengungkapkan bahwa Kabupaten Banggai saat ini telah membentuk 337 unit KDMP yang tersebar di 291 desa dan 46 kelurahan. Gerai di Desa Maleo Jaya merupakan titik keempat yang mulai dibangun secara fisik.
“Sebelumnya kita sudah memulai di Desa Kayutanyo (17 Oktober 2025), dan sejumlah desa lainnya. Hari ini di Maleo Jaya adalah yang keempat,” ujar Helena.
Berdasarkan data Dinas Koperasi, saat ini tercatat 42 gerai yang sedang dalam proses pengerjaan fisik dari total 100 titik yang sudah dinyatakan siap bangun di seluruh wilayah kabupaten secara Nasional.
Program ini dikelola melalui dana APBN yang disalurkan melalui PT Agrinas Nusantara Pangan. Dalam pelaksanaannya, Diskop UKM Banggai intens berkoordinasi dengan pihak TNI yang mendapatkan mandat untuk mengawal pembangunan di lapangan.
Selain pembangunan gerai fisik, program ini mencakup fasilitas pendukung lainnya bagi masyarakat, di antaranya, Penyediaan bahan pokok untuk mendistribusikan sembako dan pupuk untuk petani.
Kemudian Fasilitas Kesehatan, untuk membangunan klinik di area koperasi. serta Logistik, berupa bantuan unit mobil operasional dari Kementerian Koperasi untuk seleksi wilayah tertentu.
Helena menegaskan bahwa KDMP bukan sekadar lembaga simpan pinjam biasa. Fokus utama koperasi ini adalah menjalankan unit bisnis nyata yang menyentuh kebutuhan dasar warga.
“Inisiatif Bapak Presiden Prabowo ini bertujuan agar desa bisa mengelola kebutuhan mandiri seperti semako dan suplai pupuk. Kita ingin memutus mata rantai tengkulak dan rentenir. Simpan pinjam itu langkah terakhir, yang utama adalah bisnisnya berjalan dulu,” tegasnya.
Pemerintah pusat melalui APBN memastikan pengawasan ketat terhadap program ini, di mana sinergi antara pemerintah daerah dan TNI menjadi kunci keberhasilan penyediaan gerai di setiap desa.(Asw)
Komentar