Ketua Yayasan Hijau Muda Baik (HMB)
Indonesia adalah narasi tentang surga yang tak habis dieksplorasi. Bali dipuja sebagai Pulau Dewata, Labuan Bajo menjadi gerbang keajaiban purba Komodo, hingga Raja Ampat yang menyandang predikat “surga terakhir”. Kini, geliat serupa mulai merambat ke Timur Sulawesi. Berdasarkan pengamatan saya, meningkatnya frekuensi penerbangan dari Pulau Jawa maupun kota-kota besar lainnya menuju Luwuk-Kabupaten Banggai adalah sinyal bahwa daerah ini sedang naik daun.
Namun, di tengah euforia ini, kita terjebak pada sebuah risiko besar: Plagiatisme Semu. Banyak daerah berlomba memoles potensi wisatanya, namun seringkali terjebak menjadi “fotokopi” dari destinasi yang sudah mapan. Banggai harus berani tampil beda. Kita tidak butuh menjadi Bali kedua atau meniru gaya hidup yang tidak berpijak pada nilai lokal. Kita perlu menjemput identitas kita sendiri.
Pariwisata memang mesin ekonomi yang menjanjikan bagi UMKM dan pendapatan daerah. Namun, jangan sampai kita terjebak pada logika usang: semakin banyak wisatawan, semakin sukses. Strategi yang hanya mengejar angka kunjungan tanpa memedulikan kualitas adalah resep menuju kehancuran ekologis.
Saya menawarkan gagasan agar Pemerintah Kabupaten Banggai mengadopsi konsep ecotourism yang radikal. Konsep ini bukan sekadar jargon “bebas sedotan plastik” atau kampanye bersih pantai yang seremonial. Wisata ramah lingkungan yang sejati menuntut pendekatan struktural: perlindungan mutlak terhadap hutan dan laut, penerapan pajak konservasi yang transparan, hingga pembatasan jumlah pengunjung berdasarkan daya dukung alam (carrying capacity).
Di media sosial, seringkali masyarakat menyamakan Banggai dengan Bali karena mulai banyaknya warga negara asing (WNA) yang hadir. Ini adalah pandangan yang keliru. Bali saat ini sedang bergulat dengan overtourism—kemacetan akut hingga pengambilalihan lahan yang meminggirkan warga lokal.
Menjadi plagiat dari model pembangunan Bali bukan hanya tidak kreatif, tapi juga berbahaya. Kebebasan perilaku wisatawan yang bertentangan dengan norma lokal, seperti budaya mabuk-mabukan yang tidak terkontrol, tidak boleh dinormalisasi demi devisa. Banggai harus berdaulat secara budaya. Inovasi pariwisata kita harus berakar pada martabat, bukan sekadar membebek pada tren global yang semu.
Saya membayangkan, beberapa tahun ke depan, saat pesawat mendarat di Bandara Syukuran Aminuddin Amir, pengumuman pramugari bukan sekadar ucapan selamat datang, melainkan sebuah pernyataan identitas: “Selamat datang di Banggai, destinasi ecotourism dunia yang berdaulat.”
Visi ini menuntut kita menyiapkan infrastruktur yang selaras dengan alam. Transportasi publik yang ramah lingkungan sejak dari bandara, trotoar yang nyaman bagi pejalan kaki menuju tempat wisata, hingga budaya pengelolaan sampah yang disiplin layaknya di Jepang atau Korea.
Wisata ramah lingkungan sejati bukan soal citra, melainkan soal ketahanan ekologis dan kesejahteraan masyarakat yang langgeng. Kita tidak sedang membangun taman bermain untuk sesaat, melainkan menjaga warisan untuk selamanya.
Mari menjemput identitas Banggai yang otentik, sebelum identitas itu hilang ditelan plagiatisme yang sia-sia.(*)
Komentar