BOP Dihapus, Para Kapus di Bangkep Minta Audiensi ke Komisi I DRPD

SALAKAN, LUWUK POST-Seluruh Kepala Puskesmas, alias Kapus se-Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) meminta audiensi ke Komisi I DPRD terkait sejumlah permasalahan, termasuk peniadaan Bantuan Operasional Puskesmas (BOP).

Dalam audiensi yang dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD, Irwanto IT. Bua, Rabu (13/7) di ruang Komisi I tersebut, Para Kapus mengungkapkan bahwa BOP yang semestinya menjadi kebutuhan mendasar dalam pelayanan kesehatan di puskesmas, justru ditiadakan pada 2023 nanti.

Diakui para Kapus, peniadaan BOP menjadi ancaman serius terhadap proses pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat kecamatan.

Alasannya, kebutuhan fasilitas dasar yang sangat membantu kerja-kerja tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal, mulai dari Biaya Listrik, Air, hingga BBM, terancam tidak terpenuhi.

Para Kapus kebingungan. Sebab hingga kini, belum mendapatkan solusi anggaran substitusi untuk kebutuhan rumah tangga puskesmas diperoleh darimana. Olehnya, para Kapus meminta mitra kerjanya di DPRD, Komisi I, untuk mempertanyakan hal itu ke tingkat pengambil kebijakan.

Mereka berharap, pengambil kebijakan bisa mengembalikan anggaran BOP untuk memaksimalkan layanan kesehatan di Pusksemas.

Mendengar keterangan dari sejumlah Kapus, Ketua Komisi I mengaku terkejut dan baru mengetahui orientasi penganggaran pemerintahan daerah, sepertu itu.

Hanya karena, di dana JKN anggaran kebutuhan Rumah Tangga Puskesmas tersedia, sehingga Pemda menghapus beban pembiayaan di APBD.

“Olehnya, kami perlu mengetahui secara detail. Dan juga kami ingin mengetahui BOP membiayai apa saja. Sehingga, ada bahan bagi kami untuk memperjuangkannya,” Terang Kader Muda Partai Golkar itu.

Menurut eks Jurnalis itu, pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat kecamatan berada di garda terdepan. Sehingga, di depan para kapus, ia mengaku akan menyeriusi hal itu.

“Saya kira, kita tahu bahwa puskesmas merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan di garda depan. Jadi, hal permasalahan ini perlu ditindaklanjuti dan diserusi,” timpalnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, dr. Abdigunawan kepada media ini membenarkan soal penghapusan dana BOP untuk 12 Puskesmas di Bangkep. Sementara dua Puskesmas lainnya, yakni Puskesmas Bakalan dan Bone Puso tetap masih dianggarkan BOP untuk 2023.

Diakuinya, anggaran operasional untuk kebutuhan Rumah Tangga Puskesmas tersedia di Dana JKN. Tapi jumlahnya cukup terbatas.

“Jumlahnya sangat kecil untuk obat darurat, bhp yg sekedar nya, bbm, kebersihan kantor dll,” sebut dr. Abdi, sapaan akrab Kepala Dinas Kesehatan saat dihubungi via Whatsapp, di hari yang sama.

Kepadanya, Para kapus berharap tetap mendapat bantuan dana operasional dari APBD. Sebab anggaran yang ada, sudah ada peruntukan tersendiri berdasarkan juknis penggunaaan dana. (Rif)