Aneka Pilihan Pimpinan Daerah

KETIKA daerah lain di hadap-hadapkan pada dua pilihan, pemilihan pemimpin di Kabupaten Banggai Laut menyajikan banyak opsi bagi masyarakat. Memasuki kali kedua melaksanakan pilkada, bibit pragmatisme politik belum tumbuh subur.

Alisan, Luwuk Post

TAHUN 2015, empat pasangan calon bertaruh memperebutkan kursi kepala daerah di Kabupaten Banggai Laut. Mereka adalah pasangan calon Wenny Bukamo-Tuty Hamid (28,77 persen), Sofyan Kaepa-Trin Lulumba (26,82 persen) Mohammad Tanjung Pawara-Masykur Abdullah (26,72 persen). Sementara Musir Madja-Ahmad Buluan (17,65 persen). Semuanya disokong oleh partai politik.

Setengah dekade kemudian, empat pasangan calon kembali bertarung pada pemilihan kepala daerah. Bedanya, Wenny Bukamo-Ridaya La Ode Ngkowe, Tuty Hamid-Richard Manuas, dan Sofyan Kaepa-Ablit H. Ilyas, diusung partai politik.

Wenny-Ridaya menggaet PDI Perjuangan, Gerindra, Perindo, dan Golkar. Tuty-Richard diusung Partai Nasdem dan Demokrat, sementara Sofyan-Ablit didorong Hanura dan PKS. Komposisinya, petahana diusung 8 dan 7 kursi di DPRD Banggai Laut, sementara Sofyan-Ablit hanya 4 kursi.

Yang menarik pada pilkada 2020, terdapat bakal pasangan calon dari perseorangan, yakni Rusli Banun-Asgar B. Badalia. Tidak didukung partai politik, tetapi masyarakat secara langsung. Rusli-Asgar berhasil mengumpulkan 4.974 KTP elektronik sebagai syarat dukungan untuk mendaftar di KPU Kabupaten Banggai Laut.

Hasdin Mondika-Ahmad Buluan nyaris bersama-sama dengan Rusli-Asgar yang mencoba jalur independen. Namun, bakal calon dengan akronim HALUAN BARU itu, hanya mengantongi 3.294 dukungan dari 4.545 yang disyaratkan. Namun, HALUAN BARU belum menyerah setelah kalah dari sidang adjudikasi, karena keduanya mengugat lagi melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Kami mengapresiasi,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Banggai Laut, Suparto Bungalo, pekan lalu.

Empat bakal pasangan calon atau 8 orang yang meramaikan pesta demokrasi membuat Kabupaten Banggai Lauttak hanya menjadi salah satu daerah yang memiliki cukup banyak calon pemimpin. Di lain sisi, terdapat mereka yang murni disokong masyarakat dengan penyerahan kartu tanda penduduk. Prosesnya memang rumit, sehingga pilihan ini sulit diambil politisi.

Jalur partai lebih mudah karena hanya berhadapan dengan elit politik di dewan pimpinan pusat. Maju independen sungguh melelahkan dan tak mudah meyakinkan pemilih bahwa kartu identitas mereka akan diserahkan kepada penyelenggara pemilu. Risiko hilang ada di depan mata. “Perwakilan tim sudah terbentuk di tujuh kecamatan. Saya sudah bekerja dari awal sampai saya bisa lolos ikut pencalonan,” kata Rusli Banun seusai mengikuti verifikasi faktual di kantor KPU Kabupaten Banggai Laut.

Kontras dengan daerah yang berada nun jauh di perbatasan Sulawesi Tengah-Maluku Utara, pemilihan gubernur yang sejatinya pertaruhan di pusat pendidikan, pemerintahan, politik, hingga bisnis, publik hanya dihadapkan pada dua pilihan.

Cukup Rusdy Mastura-Ma’mun Amir dan Hidayat Lamakarate-Bartholomeus Tandigala yang memperebutkan kursi pasca Longki Djanggola. Anwar Hafid-Sigit Purnomo batal maju karena hanya didukung Partai Demokrat. Tak bersyarat untuk didaftarkan di KPU.

Adapun Kabupaten Banggai yang juga memiliki penduduk lebih banyak dan  enam dekade berotonomi, hanya menghasilkan tiga calon pemimpin daerah itu. Samsulbahri Mang-Happy Manopo harus kalah sebelum “berperang” karena Golkar belakangan merekomendasikan Amir Tamoreka-Furqanuddin Masulili. Bali-sapaan Samsulbahri-belakangan mengikuti langkah politik partai, sebelum akhirnya tak lagi menjabat ketua DPD II Golkar di wilayah gas bumi itu.

Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola mengajak seluruh masyarakat menyukseskan pilkada 2020. Entah memilih siapa, ia mengajak menjaga agar pemilu berlangsung sukses. “Kita ada 7 daerah pilkada, satu kota dan provinsi,” katanya dalam kunjungan ke Kabupaten Banggai Laut.

Sebagai bupati dua periode dan gubernur dua periode, Longki memang berpengalaman mengawal pesta demokrasi. Mulai dari pemilihan legislatif hingga pemilihan kepala eksekutif di pemerintahan. (*)