Daerah

Tak Ada Konser, Kampanye Daring Kurang Diminati

PALU, LUWUK POST–Pelaksanaan kampanye Pilkada tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19, rupanya kurang asyik. Tidak ada euforia, ataupun konser musik dengan dentuman musik, hingga tak menarik perhatian warga. Covid-19, mengharuskan sebagian kampanye dilaksanakan secara daring.

Masyarakat kurang minat dengan kampanye melalui daring. Pada Rapat Koordinasi Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 oleh Kemendagri Jumat (16/10), pelaksanaan kampanye daring tidak disukai.

Ketua Bawaslu RI, Abnan, mengatakan meskipun telah didorong kampanye virtual karena situasi pandemi Covid-19, kampanye daring tetap kurang diminati.

Abnan menyebutkan 85 persen dari 270 daerah yang menggelar Pemilihan kepala daerah serentak 2020, masih menggelar kampanye tatap muka atau pertemuan terbatas pada 10 hari pertama gelaran tahapan kampanye.

Sedangkan kampanye metode daring hanya ditemukan di 37 kabupaten dan kota dari 270 daerah, atau  sekira 14 persen saja.

Hasil Analisis Bawaslu, kampanye dalam jaringan masih minim diselenggarakan karena beberapa kendala.

Di antara kendala itu adalah, jaringan internet di daerah yang kurang mendukung, keterbatasan kuota peserta dan penyelenggara kampanye, keterbatasan kemampuan penggunaan gawai peserta dan penyelenggara kampanye.

Lebih lanjut, keterbatasan fitur dalam gawai, dan kampanye daring kurang diminati sehingga diikuti oleh sedikit peserta kampanye.

Plh Ketua KPU Pusat, Ilham Saputra, mengungkapkan, selama masa kampanye  tercatat 3.259 kampanye dilakukan secara tatap muka atau pertemuan terbatas. “Tentunya hal ini menjadi catatan kita, agar kita bersama-sama mendorong  kampanye metode daring harus lebih diutamakan,” ujar Ilham.

KPU RI mengajak KPU kabupaten dan kota yang menyelenggarakan pilkada, agar secara masif menyosialisasikan kampanye secara daring kepada calon kepala daerah.

Rakor diikuti oleh jajaran Forkompimda Sulteng di Polibu, dan disampaikan secara virtual oleh Kemendagri, KPU RI dan Bawaslu RI. (bas/*)